Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Manokwari Selatan Nomor 41 Tahun 2023

Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang pengelolaan risiko Pemerintah Daerah yang dilakukan untuk tujuan strategis pemerintahan daerah, organisasi perangkat daerah, dan tingkatan kegiatannya. Pengelolaan risiko dilakukan melalui pengambangan Budaya Sadar Risiko, pembentukan struktur pengelolaan risiko, dan penyelenggaraan proses pengelolaan risiko.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Manokwari Selatan Nomor 41 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Manokwari Selatan

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2023

Tempat Penetapan

Ransiki

Tanggal Penetapan

12 Oktober 2023

Tanggal Pengundangan

11 Oktober 2023

Tanggal Berlaku

11 Oktober 2023

Sumber

BD. No. 2023/40, LL Kab Mansel: 47 hal

Subjek

STANDAR / PEDOMAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan

Bidang

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Halaman ini telah diakses 51 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERBUP NO 41 TAHUN 2023 - PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MANOKWARI SELATAN
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 41, BD. No. 2023/40, LL Kab Mansel: 47 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan
ABSTRAK:	Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Kepala Perangkat Daerah waji melakukan Penilaian Risiko. Untuk melaksanakan pengelolaan risiko dalam rangka peningkatan kualitas penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), diperlukan pedoman pengelolaan risiko di lingkungan Pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan. Dasar Hukum Peraturan Bupati ini: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 sebagaimana telah beberapa kali diubah terkahir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020; Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-688/K/D4/2012; Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 24 Tahun 2013; Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 25 Tahun 2013; Peraturan Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Nomor 6 Tahun 2018; Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2019; Peraturan Bupati Manokwari Selatan Nomor 17 Tahun 2017; Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang pengelolaan risiko Pemerintah Daerah yang dilakukan untuk tujuan strategis pemerintahan daerah, organisasi perangkat daerah, dan tingkatan kegiatannya. Pengelolaan risiko dilakukan melalui pengambangan Budaya Sadar Risiko, pembentukan struktur pengelolaan risiko, dan penyelenggaraan proses pengelolaan risiko.
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Oktober 2023.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521