Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Tengah Nomor 20 Tahun 2023

Kode Etik Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan Bupati ini mengatur BAB I Ketentuan Umum, BAB II Nilai Dasar, Maksud dan Tujuan, BAB III Prinsip, Etika Pengadaan Barang/Jasa, BAB IV Majelis Pertimbangan Kode Etik, BAB V Pemeriksaan dan Keputusan, BAB VI Sekretariat, BAB VII Pembiayaan, BAB VIII Ketentuan Lain-lain, BAB IX Ketentuan Penutup

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Tengah Nomor 20 Tahun 2023 tentang Kode Etik Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Aceh Tengah

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (PERBUP)

Bentuk Singkat

PERBUP

Tahun

2023

Tempat Penetapan

Takengon

Tanggal Penetapan

25 Januari 2023

Tanggal Pengundangan

25 Januari 2023

Tanggal Berlaku

25 Januari 2023

Sumber

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2023 NOMOR 1118

Subjek

PENGADAAN BARANG/JASA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah

Bidang

HUKUM UMUM

Halaman ini telah diakses 4 kali

FILE-FILE PERATURAN

Perbup_20_2023.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

barang dan jasa

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2023 NOMOR 1118

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kode Etik Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan ketentuan pasal 75 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ J asa Pemerintah, dalam rangka menyelenggarakan dukungan pengadaan barang/jasa pada Pemerintah Daerah, Bupati membentuk Unit Kerja Pengadaan Barang/ J asa; b. bahwa untuk menciptakan pegawai Unit Kerja Pengadaan Barang/ Jasa yang bersih, berwibawa dan bertanggungjawab serta memiliki integritas dalam menjalankan tugas dan reformasi birokrasi, maka perlu adanya Kode Etik Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kode Etik Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah;
Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 ; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; eraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021; Pera tu ran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ J asa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021; Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 1 Tahun 2020; Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 40 Tahun 2022;
Peraturan Bupati ini mengatur BAB I Ketentuan Umum, BAB II Nilai Dasar, Maksud dan Tujuan, BAB III Prinsip, Etika Pengadaan Barang/Jasa, BAB IV Majelis Pertimbangan Kode Etik, BAB V Pemeriksaan dan Keputusan, BAB VI Sekretariat, BAB VII Pembiayaan, BAB VIII Ketentuan Lain-lain, BAB IX Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Januari 2023.
20

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Tengah Nomor 20 Tahun 2023

Kode Etik Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT