Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2012

Retribusi Perizinan Tertentu

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan Daerah ini mengatur tentang nama, objek, dan subjek retribusi perizinan tertentu, cara mengukur tingkat penggunaan jasa, prinsip dan sasaran penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi, struktur dan besarnya tarif retribusi, pemungutan retribusi, pengembalian kelebihan pembayaran, kedaluwarsa penagihan, pemeriksaan, insentif pemungutan, penyidikan, ketentuan pidana.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Demak

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2012

Tempat Penetapan

Demak

Tanggal Penetapan

01 Januari 2012

Tanggal Pengundangan

01 Januari 2012

Tanggal Berlaku

01 Januari 2012

Sumber

LD.2012/No. 6

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Tidak Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Demak

Bidang

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Halaman ini telah diakses 6 kali

FILE-FILE PERATURAN

perda-no-6-tahun-2012-ocr.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Dicabut dengan :

PERDA Kab. Demak No. 4 Tahun 2018 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Gangguan

Mencabut :

Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 13 Tahun 2009
Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2009
Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 16 Tahun 2001

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

2012

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.2012/No. 6

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Perizinan Tertentu

ABSTRAK:

bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka sebagai implementasi pelaksanaannya perlu diatur tersendiri dengan Peraturan Daerah; bahwa Retribusi Perizinan Tertentu merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah; bahwa kebijakan Retribusi Perizinan Tertentu dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang nama, objek, dan subjek retribusi perizinan tertentu, cara mengukur tingkat penggunaan jasa, prinsip dan sasaran penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi, struktur dan besarnya tarif retribusi, pemungutan retribusi, pengembalian kelebihan pembayaran, kedaluwarsa penagihan, pemeriksaan, insentif pemungutan, penyidikan, ketentuan pidana.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2012.
Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 16 Tahun 2001, Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2009 dan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 13 Tahun 2009 dicabut.
17 hal

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2012

Retribusi Perizinan Tertentu

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT