Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jombang No. 14 Tahun 2015

Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Kebijakan pelaksanaan SVLK diperuntukkan bagi pemilik hutan hak, Tempat Penampungan Terdaftar (TPT), industri primer hasil hutan kayu, industri rumah tangga/pengrajin, dan/ atau industri pengolahan kayu lanjutan yang akan, sedang, dan/atau telah memenuhi SVLK.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Jombang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Jombang

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2015

Tempat Penetapan

Jombang

Tanggal Penetapan

31 Maret 2015

Tanggal Pengundangan

31 Maret 2015

Tanggal Berlaku

Sumber

BD No 14/E

Subjek

KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Jombang

Bidang

Halaman ini telah diakses 509 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERATURAN BUPATI NO 14 TAHUN 2015.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

KEHUTANAN
2015
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 14, BD No 14/E
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu
ABSTRAK:	a. bahwa pemanfaatan hasil hutan negara dan hutan hak bertujuan untuk memperoleh hasil yang optimal tanpa mengurangi fungsinya; b. bahwa Sistem Verifikasi Legalitas Kayu bertujuan untuk menjamin legalitas usaha, legalitas produk berbahan baku kayu, mendorong ketertiban penatausahaan kayu, serta menanggulangi penebangan ilegal dan perdagangan kayu ilegal; c. bahwa pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu pada pemilik hutan hak, Tempat Penampungan Terdaftar (TPT), industri primer hasil hutan kayu, industri rumah tangga/pengrajin, dan/atau industri pengolahan kayu lanjutan belum berjalan dengan baik; d. bahwa untuk melaksanakan konsideran sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu mengatur Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu dalam Peraturan Bupati. UU No 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No 2 Tahun 1965; UU No 41 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 19 Tahun 2004; UU No 32 Tahun 2009; UU No 3 Tahun 2013; UU No 18 Tahun 2013; UU No 7 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No 2 Tahun 2015; PP No 6 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan PP No 3 Tahun 2008; PP No 27 Tahun 2012; PP No 17 Tahun 2013; Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/MENHUT-11/2006; Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M- IND/PER/6/2008; Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.30/Menhut-11/2012; Permen Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013; Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.43/Menhut-11/2014; Peraturan Menteri Kehutanan Nomor :P.55/Menhut-11/2014; Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.13/VI-BPPHH/2014; Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014; Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.15/VI-BPPHH/2014; Perda Jombang No 16 Tahun 2008; Kebijakan pelaksanaan SVLK diperuntukkan bagi pemilik hutan hak, Tempat Penampungan Terdaftar (TPT), industri primer hasil hutan kayu, industri rumah tangga/pengrajin, dan/ atau industri pengolahan kayu lanjutan yang akan, sedang, dan/atau telah memenuhi SVLK.
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521