Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 67 Tahun 2021

Pedoman Pengelolaan Iuran Jaminan Kesehatan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan ini mengatur mengenai pedoman pengelolaan iuran Jaminan KEsehatan yang menjadi acuan bagi Duta BPJS Kesehatan dalam penyelenggaraan kegiatan pengelolaan iuran Jaminan Kesehatan

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 67 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Iuran Jaminan Kesehatan

T.E.U.

Indonesia, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan

Nomor

Bentuk

Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan

Bentuk Singkat

Peraturan BPJS Kesehatan

Tahun

2021

Tempat Penetapan

Jakarta

Tanggal Penetapan

31 Desember 2021

Tanggal Pengundangan

31 Desember 2021

Tanggal Berlaku

31 Desember 2021

Sumber

Subjek

ASURANSI

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan

Bidang

HIMPUNAN PERATURAN

Halaman ini telah diakses 9 kali

FILE-FILE PERATURAN

Perdir BPJS Nomor 67 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolan Iuran.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

PEDOMAN - PENGELOLAAN - IURAN - JAMINAN KESEHATAN

2021

Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan NO. 67,

Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan tentang Pedoman Pengelolaan Iuran Jaminan Kesehatan

ABSTRAK:

dalam rangka penyelarasan dan penyesuaian terhadap perubahan regulasi terkini tentang Jaminan Kesehatan perlu dilakukan perubahan dalam kebijakan pengelolaan iuran program jaminan kesehatan
Dasar hukum peraturan ini adalah UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah denan UU Nomor 20 Tahun 2001; UU Nomor 40 Tahun 2004; UU Nomor 24 Tahun 2011; UU Nomor 11 Tahun 2020; PP Nomor 86 Tahun 2013; PP Nomor 87 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP Nomor 53 Tahun 2018; Perpres Nomor 82 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perpres Nomor 64 Tahun 2020; Perpres Nomor 25 Tahun 2020; PMK Nomor 205/PMK.02/213 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 158/PMK.02/2019; PMK Nomor 190/PMK.02/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 205/PMK.02/2016; PMK Nomor 10/PMK.02/2018 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 10/PMK.02/2018; PMK Nomor 16 Tahun 2019; PMK Nomor 156/PMK.02/2016; Permendagri Nomor 119 Tahun 2019; PMK Nomor 78/PMK.02/2020; Permendagri Nomor 70 Tahun 2020; Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 5 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020; Peraturan BPJS KEsehatan Nomor 6 Tahun 2020; Perdirhen Perbendaharaan Nomor PER-15/PB/2020
Peraturan ini mengatur mengenai pedoman pengelolaan iuran Jaminan KEsehatan yang menjadi acuan bagi Duta BPJS Kesehatan dalam penyelenggaraan kegiatan pengelolaan iuran Jaminan Kesehatan

CATATAN:

Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021.
Pada saat peraturan direksi ini berlaku: a. Peraturan Direksi Nomor 0106 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Bussines Contingency Plan (BCP) Pembayaran luran Jaminan Kesehatan Badan Usaha b. Peraturan Direksi Nomor 01 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Standarisasi Mode Pembayaran dan Penagihan luran c. Peraturan Direksi Nomor 04 Tahun 2017 tentang Pedoman Implementasi Kader JKN-KIS; d. Peraturan Direksl Nomor 03 Tahun 2019 tentang Mekanisme Pembayaran luran Jamlnan Kesehatan Nasional bagi Peserta Pekerja Penerima Upah dan Bukan Penyelenggara Negara, Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja Pada Masa Pasca Bencana Alam; e. Pereturan Direksi Nomor 04 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan luran Dan Denda Akibat Keterlambatan Pembayaran luran Jaminan Kesehatan; f. Peraturan Direksi Nomor 54- Tahun 2020; g. Peraturan Direktur Keuangan dan Investasi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Program Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan TIngkat Provinsi dan Tingkat Kabupaten atau Kota; h. Peraturan Direktur Keuangan dan Investasi Nomor 7 tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksansan Pengembalian Kelebihan Pembayaran luran Jaminan Kesehatan: i. Surat Edaran Direktur Keuangan doa Investasi Nomor 02/Ed/0119 tentang Pembayaran Tunggakan luran Jamlnan Kesetialan bagi Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara: j. Surat Edaran Direktur Keuangan dan Investasi Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pernbayaran luran Jaminan Kesehatan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri; k. Surat Edaran Direktur Keuangan dan Investasi Nemer 48 Tahun 2016 tentang Standar Presedur Pelaksanaan Pembayaran luran dan Denda Keterlambatan; l. Sural Edaran Direktur Keuangan dan Investasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Prosedur Penyetoran luran BPJS Kesehatan oleh Peserta Penerima Upah Badan usana, Peserta Bukan Penerima Upah, dan Peserta Bukan Pekerja; m. Surat Edaran Direktur Keuangan dan Investasi Nomor 139 Tahun 2014 tentang Prosedur Monitoring dan Optimalisasi Panerimaan luran Peserta Jaminan Kesehatan Nasional BPJS Kesehatan; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
385 hlm; hlm 1 sd 8 (batang tubuh), hlm 9 sd 385 (lampiran)

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 67 Tahun 2021

Pedoman Pengelolaan Iuran Jaminan Kesehatan

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT