Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pinrang Nomor 47 Tahun 2023

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN ANGGARAN 2022

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

PASAL 1 : Laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2022. PASAL 2 : Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal I tercantum dalam Lampiran l Peraturan Bupati ini. PASAL 3 : Ringkasan laporan realisasi anggaran sebngaimana dimaksud dalam Ringkasan laporan realisasi anggaran sebngaimana dimaksud dalam Pasal I dirinci lebih lanjut ke dalam pcnjabaran laporan realisasi anggaran. PASAL 4 : Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini. PASAL 5 : Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpieahkan dari Peraturan Bupati ini. PASAL 6 : Peraturan Bupati ini mulai bcrlaku pada tanggal diundangkan.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pinrang Nomor 47 Tahun 2023 tentang PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN ANGGARAN 2022

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Pinrang

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2023

Tempat Penetapan

Pinrang

Tanggal Penetapan

11 Agustus 2023

Tanggal Pengundangan

11 Agustus 2023

Tanggal Berlaku

11 Agustus 2023

Sumber

BERITA DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2023 NOMOR 47

Subjek

APBD

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Pinrang

Bidang

HUKUM UMUM

Halaman ini telah diakses 28 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERATURAN BUPATI NOMOR 47 TAHUN 2023.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN ANGGARAN 2022
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 47, BERITA DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2023 NOMOR 47
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN ANGGARAN 2022
ABSTRAK:	berdasarkan ketentuan Pasal bahwa berdasarkan ketentuan Pasal Peraturan Daerah Kabupalen Pinrang Nomor Kabupalen Pinrang Nomor Tahun 2023 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2022, pcrlu menetapkan Peraturan Bupati Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2022, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2022; . Undang-Undang Nomor 29 Tahun I. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 1959 tentang tentang Pcmbentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Pcmbentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 1822); 2. Undang-Undang Nomor 28 Ta.bun 1999 tentang Penyelcnggaraan Negara yang Bersih dan Bebo.a dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme {Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembo.ran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) scbagaimana telah diubah dengan Undo.ng-Undang Nomor 30 l'n.hun 2002 tentang Komisi Pcmberanlasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 137, Tambahan Lembacan Negara Republik Indonesia Nomor 4250); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lemhllran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), scbagaimana telah diubah bcbcrapa kali terakhrr dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Korupsi, Kolusi dan Nepotisme {Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembo.ran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) scbagaimana telah diubah dengan Undo.ng-Undang Nomor 30 l'n.hun 2002 tentang Komisi Pcmberanlasan Tindak Pidana Korupsi {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 137, Tambahan Lembacan Negara Republik Indonesia Nomor 4250); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lemhllran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), scbagaimana telah diubah bcbcrapa kali terakhrr dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pcnetapan Pcraturan Pcmcrintah Pcngganti Undang· Undang Nomor I Tahun 2020 tcntang xebueken Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Pcnanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 {Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Mcnghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabihtas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516); 4. Undang-Undang Nomor I Tahun 2004 Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516); 4. Undang-Undang Nomor I Tahun 2004 tentang tentang Pcrbendaharaan Negara Pcrbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tarnbahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455), eebegaimnne tclah diubah bcberapa kali tcrakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 lentang Pcnetapan Peraturan Pcmerintah Pcngganti Undang-Undang Nomor I Tahun 2020 tcntang Kebijakan Kcuangan Negara dan Stabihtas Sislem Kcuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 [Ccvid- 19) do.n/at.au Dalam Rangk.a Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Pcrekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistcm Keuangan MenJadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembara.n Negara Republik Indonesia Nomor65161; 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tcntang Sistem Pcrcncanaan Pcmbangunan Nasional (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembo.ran Negara Republik Indonesia Nomor 5049), 7. Undang·Undang Nomor 12 Tahun 201 l Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tarnbahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455), eebegaimnne tclah diubah bcberapa kali tcrakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 lentang Pcnetapan Peraturan Pcmerintah Pcngganti Undang-Undang Nomor I Tahun 2020 tcntang Kebijakan Kcuangan Negara dan Stabihtas Sislem Kcuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 [Ccvid- 19) do.n/at.au Dalam Rangk.a Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Pcrekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistcm Keuangan MenJadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembara.n Negara Republik Indonesia Nomor65161; 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tcntang Sistem Pcrcncanaan Pcmbangunan Nasional (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembo.ran Negara Republik Indonesia Nomor 5049), 7. Undang·Undang Nomor 12 Tahun 201 l tentang tentang Pcmbcntukan Pcmturan Perundang-undangao (Lembaran Negara Repubhk Pcmbcntukan Pcmturan Perundang-undangao (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana tclah diubah beberapa ka!i tcmkhir Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana tclah diubah beberapa ka!i tcmkhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pcrubahan Kedua alas Undang·Undang Nomor 12 Tahun 2011 tcntang Pcmbentukan Pcraturan Pcrundang-undangan (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pcrubahan Kedua alas Undang·Undang Nomor 12 Tahun 2011 tcntang Pcmbentukan Pcraturan Pcrundang-undangan (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang tentang Pcmerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali tcrakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Pcmerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali tcrakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 lentang Pcnetapan Pcraturan Pemerintah Pcngganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipla Kerja menjadi Undang-Undang (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Trunbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 9. Peraturan Pcmcrintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Sadan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Tahun 2023 lentang Pcnetapan Pcraturan Pemerintah Pcngganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipla Kerja menjadi Undang-Undang (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Trunbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 9. Peraturan Pcmcrintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Sadan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana tclah diubah dengan Pcraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tcntang Pcrubahan atas Pcroturo.n Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pcngdolaan Kcuangan Sadan Layanan Umum (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembartm Negara Republik Indonesia Nomor 5340); Tambahan Lembartm Negara Republik Indonesia Nomor 5340); JO. Pcraturan Pemcrintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana JO. Pcraturan Pemcrintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Pcnmbangan (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun Pcnmbangan (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambohan Lembaran Repubhk Indonesia 2005 Nomor 137, Tambohan Lembaran Repubhk Indonesia Negara Nomor 4575); Negara Nomor 4575); 11. Pcmcrintah Nomor 56 Tahun 2005 tent.ang Sistem rnrormasi Kcuangan Daerah (Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia 11. Pcmcrintah Nomor 56 Tahun 2005 tent.ang Sistem rnrormasi Kcuangan Daerah (Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lcmbaran Negara Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagarmana telah drubah dengan Pcraturan Pcmerintah Nomor 65 Tahun 20 JO ten tang Republik Indonesia Nomor 4576) sebagarmana telah drubah dengan Pcraturan Pcmerintah Nomor 65 Tahun 20 JO ten tang Pcrubahan at.as Pcraturan Pcmcrintah Nomor 56 Tahun Pcrubahan at.as Pcraturan Pcmcrintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Jnformasi Keuangan Daerah {Lembaran 2005 tentang Sistem Jnformasi Keuangan Daerah {Lembaran Negara Republik Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 5155); 5155); 12. Pcraturan Pcmerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 12. Pcraturan Pcmerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pclaporan Keuangan dan Kincrja Pclaporan Keuangan dan Kincrja lnstansi Pcmerintah lnstansi Pcmerintah (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4614); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 1'ahun 2010 tentang Tata (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4614); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 1'ahun 2010 tentang Tata Cara Pembcrian dan Pemanfaatan lnsentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retnbusr Daerah Cara Pembcrian dan Pemanfaatan lnsentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retnbusr Daerah (Lembaran Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Standar Akuntnn11i Pemerintahan Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Standar Akuntnn11i Pemerintahan \Lembaran Negara Republik \Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 15. Perature.n Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan administratif Pimpman dan Anggota Dewan PerwakilanRakyat Daerah Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 15. Perature.n Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan administratif Pimpman dan Anggota Dewan PerwakilanRakyat Daerah (Lembaran Negara Republik (Lembaran Negara Republik -- Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemenntah Nomor I Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemcrintah Nomor 18 Tahun 2017 tcntang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Repub!ik Indonesia Nomor 6847); 16. Peraturan Pemcrintah Nomor 12 Tahun 2019 tcntang Penge\olaan Keuangan Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 6322); 17. Peraturan Daerah Kabupatcn Pinrang Nomor 6 Tahun 2020 -- tcnlltng Pembcntukan Susunan Perangkat Da.erah (Lembaran Daerah Kabupatcn Pinrang Tahun 2020 Nomor Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemenntah Nomor I Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemcrintah Nomor 18 Tahun 2017 tcntang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Repub!ik Indonesia Nomor 6847); 16. Peraturan Pemcrintah Nomor 12 Tahun 2019 tcntang Penge\olaan Keuangan Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 6322); 17. Peraturan Daerah Kabupatcn Pinrang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupatcn Pinrang Tahun 2020 Nomor 6); 18. Peraturan Daerah Kabupatcn Pinrang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pinmng Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Dacrah Kabupaten Pinrang Tahun 2022 Nomor 71, PASAL 1 : Laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2022. PASAL 2 : Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal I tercantum dalam Lampiran l Peraturan Bupati ini. PASAL 3 : Ringkasan laporan realisasi anggaran sebngaimana dimaksud dalam Ringkasan laporan realisasi anggaran sebngaimana dimaksud dalam Pasal I dirinci lebih lanjut ke dalam pcnjabaran laporan realisasi anggaran. PASAL 4 : Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini. PASAL 5 : Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpieahkan dari Peraturan Bupati ini. PASAL 6 : Peraturan Bupati ini mulai bcrlaku pada tanggal diundangkan.
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Agustus 2023. 5

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pinrang Nomor 47 Tahun 2023

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN ANGGARAN 2022

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT