Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Selatan Nomor 9 Tahun 2023

TARIF LAYANAN KESEHATAN PAPA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. H. YULIDDIN AWAY TAPAKTUAN

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan ini berisikan 9 BAB dan 22 Pasal yang terdiri dari BAB I tentang Ketentuan Umum, BAB II tentang Maksud dan Tujuan, BAB III tentang Prinsip dan Sasaran Penetepan Retribusi, BAB IV tentang Jenis, Objek Retribusi, Subjek Retribusi, dan Wajib Retribusi, BAB V tentang Jenis Pelayanan yang Dikenakan Tarif Retribusi, BAB VI tentang Struktur dan Besaran Retribusi, BAB VII tentang Pengawasan, BAB VIII tentang Ketentuan Lain-Lain, BAB IX tentang Ketentuan Penutup

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Selatan Nomor 9 Tahun 2023 tentang TARIF LAYANAN KESEHATAN PAPA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. H. YULIDDIN AWAY TAPAKTUAN

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Aceh Selatan

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (PERBUP)

Bentuk Singkat

PERBUP

Tahun

2023

Tempat Penetapan

Tapaktuan

Tanggal Penetapan

20 Maret 2023

Tanggal Pengundangan

20 Maret 2023

Tanggal Berlaku

20 Maret 2023

Sumber

Berita Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2023 Nomor

Subjek

BADAN LAYANAN UMUM

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan

Bidang

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Halaman ini telah diakses 6 kali

FILE-FILE PERATURAN

Perbub Aceh Selatan No 9 Tahun 20230001.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

Badan-layanan-umum-daerah

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 9, Berita Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2023 Nomor

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TARIF LAYANAN KESEHATAN PAPA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. H. YULIDDIN AWAY TAPAKTUAN

ABSTRAK:

a. bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Selatan telah menerapkan pola pengelolaan sebagai Badan Layanan Umum Daerah, sehingga dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang dan/atau jasa layanan yang diberikan dalam bentuk tarif layanan; b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, tarif layanan pada B.adan Layanan Umum Daerah diatur dengan Peraturan Kepala Daerah dan disampaikan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan · huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Layanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Yuliddin Away Tapaktuan.
1.Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik. Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang .Nomor 44 · Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa. Aceh (Lembaran Negara Republik Indones~a Tahun · 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran N~gara Republik Indonesia Nomor 3893);, 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentap.g Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahart Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa ka.li dengan Undang-Undnag Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpaja.kan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736); 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633); 8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara · Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020· tentang Cipta Kerja .(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); · 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerilltahan · · Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa ka.li tera.hir dengan Undang-Undang 6 Tahun 2023 tentang Pen.eta.pan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang· Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambah~ Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara: Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
Peraturan ini berisikan 9 BAB dan 22 Pasal yang terdiri dari BAB I tentang Ketentuan Umum, BAB II tentang Maksud dan Tujuan, BAB III tentang Prinsip dan Sasaran Penetepan Retribusi, BAB IV tentang Jenis, Objek Retribusi, Subjek Retribusi, dan Wajib Retribusi, BAB V tentang Jenis Pelayanan yang Dikenakan Tarif Retribusi, BAB VI tentang Struktur dan Besaran Retribusi, BAB VII tentang Pengawasan, BAB VIII tentang Ketentuan Lain-Lain, BAB IX tentang Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Maret 2023.
74

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Selatan Nomor 9 Tahun 2023

TARIF LAYANAN KESEHATAN PAPA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. H. YULIDDIN AWAY TAPAKTUAN

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT