Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangli No. 31 Tahun 2011

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Bangli

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

1. KETENTUAN UMUM; 2. NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI; 3. GOLONGAN RETRIBUSI; 4. CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA; 5. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI; 6. WILAYAH PEMUNGUTAN; 7. PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN, DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN; 8. TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI; 9. TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI; 10. PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUWARSA; 11. SANKSI ADMINISTRASI; 12. KETENTUAN LAIN-LAIN; 13. KETENTUAN PENYIDIKAN; 14. KETENTUAN PIDANA; 15. KETENTUAN PERALIHAN; 16. KETENTUAN PENUTUP;

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bangli Nomor 31 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Bangli

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Bangli

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2011

Tempat Penetapan

Bangli

Tanggal Penetapan

30 Desember 2011

Tanggal Pengundangan

30 Desember 2011

Tanggal Berlaku

Sumber

LD.2011/NO.31

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Bangli

Bidang

Halaman ini telah diakses 545 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERDA NO. 31 TH. 2011.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

RETRIBUSI-PENGENDALIAN-MENARA-TELEKOMUNIKASI-DI-KABUPATEN-BANGLI
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 31, LD.2011/NO.31
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Bangli
ABSTRAK:	a. bahwa dengan semakin berkembang dan meningkatnya kegiatan telekomunikasi sejalan dengan dinamika kebutuhan masyarakat terhadap penggunaan saran.a telekomunikasi di Kabupaten Bangli, dipandang perlu untuk melakukan pengawasan, pengoperasian dan pengendalian Menara Telekomunikasi dalam rangka menjamin kenyamanan dan keselamatan masyarakat; b. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah, guna membiayai pelaksanaan pembangunan di daerah; c. bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, daerah diberikan kewenangan untuk memungut Retribusi Daerah tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Bangli; Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999; Undani-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000; Peraturan Menteri Komunikasi dan lnformatika Nomor 02/PER/M.Kominfo/03/2008; Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 21 Tahun 2001; Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli Nomor 6 Tahun 1989; Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 8 Tahun 2008; 1. KETENTUAN UMUM; 2. NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI; 3. GOLONGAN RETRIBUSI; 4. CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA; 5. STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI; 6. WILAYAH PEMUNGUTAN; 7. PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN, DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN; 8. TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI; 9. TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI; 10. PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUWARSA; 11. SANKSI ADMINISTRASI; 12. KETENTUAN LAIN-LAIN; 13. KETENTUAN PENYIDIKAN; 14. KETENTUAN PIDANA; 15. KETENTUAN PERALIHAN; 16. KETENTUAN PENUTUP;
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . - - 12

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521