Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pinrang Nomor 26 Tahun 2023

KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : KEDUDUKAN BAB III : SUSUNAN ORGANISASI BAB IV : TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS BAB V : KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN PELAKSANA BAB VI : TATA KERJA BAB VII : KETENTUAN PERALIHAN BAB VIII : KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pinrang Nomor 26 Tahun 2023 tentang KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Pinrang

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2023

Tempat Penetapan

Pinrang

Tanggal Penetapan

06 Juli 2023

Tanggal Pengundangan

06 Juli 2023

Tanggal Berlaku

06 Juli 2023

Sumber

BERITA DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2023 NOMOR 26

Subjek

STRUKTUR ORGANISASI

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Pinrang

Bidang

HUKUM UMUM

Halaman ini telah diakses 29 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERATURAN BUPATI NOMOR 26 TAHUN 2023.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 26, BERITA DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2023 NOMOR 26
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN
ABSTRAK:	a. bahwa Kedudukan, Susunan Organieeei, Togas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan dan Penanahan tel.ah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pinrang Nomor 59 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan dan Pertanahan; b. bahwa Peraturan Bupati eebagaimane dimaksud dalam a. bahwa Kedudukan, Susunan Organieeei, Togas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan dan Penanahan tel.ah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pinrang Nomor 59 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan dan Pertanahan; b. bahwa Peraturan Bupati eebagaimane dimaksud dalam huruf a, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dinamika penyelenggaraan pemerinUlhan daerah sert.a perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinae Perhubungan dan Pertanahan, 11ehingga per\u diganti; e. bahwa berduarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam hurur a dan hurur b, perlu menetapkan Peraturan Bupatl tentang Kedudukan, Susunan Organisaa.i, Togas dan Fungsi aerta Tata Kerja Dinas Perhubungan dan Pertanahan. huruf a, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dinamika penyelenggaraan pemerinUlhan daerah sert.a perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinae Perhubungan dan Pertanahan, 11ehingga per\u diganti; e. bahwa berduarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam hurur a dan hurur b, perlu menetapkan Peraturan Bupatl tentang Kedudukan, Susunan Organisaa.i, Togas dan Fungsi aerta Tata Kerja Dinas Perhubungan dan Pertanahan. 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lemberan Negara Republik lndone3ia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dcngan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dcngan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia. Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 6856); 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah bebcrapa kali, tereklur dcngan Undang Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah bebcrapa kali, tereklur dcngan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tcntang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lcmbaran Negara RepubUk Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68561; Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tcntang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lcmbaran Negara RepubUk Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68561; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 ten tang Perubahan ata11 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik lndoneSla Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) aebagalmana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 ten tang Manajemen Pegawai Negeri S1p1I (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 6477); Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 ten tang Manajemen Pegawai Negeri S1p1I (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Repub!ik Indonesia Nomor 6477); 8. Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Refonnasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1811; 9. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nornor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1811; BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : KEDUDUKAN BAB III : SUSUNAN ORGANISASI BAB IV : TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS BAB V : KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN PELAKSANA BAB VI : TATA KERJA BAB VII : KETENTUAN PERALIHAN BAB VIII : KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juli 2023. PERATURAN BUPATI PINRANG NOMOR 59 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN (BERITA DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2021 NOMOR 59), DICABUT DAN DINYATAKAN TIDAK BERLAKU 21

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pinrang Nomor 26 Tahun 2023

KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT