Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pinrang Nomor 25 Tahun 2023

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERUNDUNGAN ANAK

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : KEDUDUKAN BAB III : SUSUNAN ORGANISASI BAB IV : TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS BAB V : KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN PEIAKSANA BAB VI : TATA KERJA BAB VII : KETENTUAN PERALIHAN BAB VIII : KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pinrang Nomor 25 Tahun 2023 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERUNDUNGAN ANAK

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Pinrang

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2023

Tempat Penetapan

Pinrang

Tanggal Penetapan

06 Juni 2023

Tanggal Pengundangan

06 Juni 2023

Tanggal Berlaku

06 Juni 2023

Sumber

BERIT BERITA DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2023 NOMOR RAH KABUPATEN PJNRANG TAHUN 2023 NOMOR 25

Subjek

DASAR PEMBENTUKAN KEMENTERIAN / LEMBAGA / BADAN / ORGANISASI

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Pinrang

Bidang

HUKUM UMUM

Halaman ini telah diakses 34 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERATURAN BUPATI NOMOR 25 TAHUN 2023.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERUNDUNGAN ANAK
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 25, BERIT BERITA DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2023 NOMOR RAH KABUPATEN PJNRANG TAHUN 2023 NOMOR 25
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERUNDUNGAN ANAK
ABSTRAK:	a. bahwa Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi, Serta Tu.ta Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak te!ah ditetapkan dengan Peratunm Bupati Pinrang Nomor 58 tentang Kedudukan, Suaunan Organis.asi, Tugaa dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Pcnduduk, Keluarga Berencana, Pembcrdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Perlindungan Anak te!ah ditetapkan dengan Peratunm Bupati Pinrang Nomor 58 tentang Kedudukan, Suaunan Organis.asi, Tugaa dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Pcnduduk, Keluarga Berencana, Pembcrdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; b. bahwa Peraturan Bupab sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sudah tidak eeeuel lagi dengan pcrkembangan dinamika pcnyelc:nggaraan pemerintahan daerah scna perkcmbangan pcraturan pcrundang-undangan dan kebutuhan pcnyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Pcnduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, schingga pcrlu diganti; c. bahwa bcrdaaarkan pcrtimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, pcrlu menetapkan Pe:raturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi scrta Tata Kerja Dinas Pcngendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 1. Undang undang no 29 Tahun 1959 tentang pembentukan daerah tingkat II disulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74 1822); 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentangPembentukan PeraturanPerundang-undangan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua At.as Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pe:mbcntukan Peraturan Perundang-undangan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 680 I); 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tcntang Aparatur 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tcntang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pcmerintahan Daerah (Lembaran Negara Repub!ik Pcmerintahan Daerah (Lembaran Negara Repub!ik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tarnbahan Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebegaimana telah diubah beberapa kaU, terakhir sebegaimana telah diubah beberapa kaU, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Pcratumn Pcmerintah Pengganti Undang· Penetapan Pcratumn Pcmerintah Pengganti Undang· Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tamba.han Lembara.n menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tamba.han Lembara.n Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 ten tang 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 ten tang Administrasi Pcmerintahan (Lembanrn Negara Republik Administrasi Pcmerintahan (Lembanrn Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tarnbahan Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana tclah diubah beberapa kali, tcrakhir Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana tclah diubah beberapa kali, tcrakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Pcnetapan Peraturan Pemerintah Pc:ngganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerje menjadi Undang·Undang jLembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republilc Indonesia Nomor 6856); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Deerah Pcnetapan Peraturan Pemerintah Pc:ngganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerje menjadi Undang·Undang jLembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republilc Indonesia Nomor 6856); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Deerah (Lembaran Negara Republik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah {Lemberan Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah {Lemberan Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 7. Pc:raturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tcntang Perubahan etas Peraturan Pemenntah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7. Pc:raturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tcntang Perubahan etas Peraturan Pemenntah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8. Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Refonnasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada lnstanai Pemerintah untuk 8. Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara danRefonnasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentangSistem Kerja pada lnstanai Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181); 9. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Deerah (Lembaran Dac:rah Kabupaten Pinrang Tahun 2020 Nomor 6). BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : KEDUDUKAN BAB III : SUSUNAN ORGANISASI BAB IV : TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS BAB V : KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN PEIAKSANA BAB VI : TATA KERJA BAB VII : KETENTUAN PERALIHAN BAB VIII : KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juni 2023. NOMOR 58 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DICABUT DAN DINYATAKAN TIDAK BERLAKU 18

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pinrang Nomor 25 Tahun 2023

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERUNDUNGAN ANAK

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT