Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Agam Nomor 24 Tahun 2023

Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan, dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan Bupati ini bertujuan: a. memberikan kepastian hukum dalam berusaha, menjaga kualitas Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan, dan Nonperizinan yang dapat dipertanggungjawabkan; melaksanakan tugas, fungsi, hak dan kewajiban penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan, dan Nonperizinan termasuk penandatanganan baik secara elektronik terintegrasi maupun manual. c. memberikan landasan hukum kepada Kepala Dinas dalampenyelenggaraan PPerizinan Berusaha, Perizinan, dan Nonperizinan yang menjadi kewenangannya.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Agam Nomor 24 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan, dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Agam

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2023

Tempat Penetapan

Lubuk Basung

Tanggal Penetapan

29 Desember 2023

Tanggal Pengundangan

Tanggal Berlaku

Sumber

BERITA DAERAH KABUPATEN AGAM TAHUN 2023 NOMOR 24

Subjek

PERIZINAN, PELAYANAN PUBLIK

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Agam

Bidang

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Halaman ini telah diakses 16 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERBUP NO.24 Tahun 2023.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Mencabut :

Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan

perizinan
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 24, BERITA DAERAH KABUPATEN AGAM TAHUN 2023 NOMOR 24
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan, dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
ABSTRAK:	bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah, Bupati mendelegasikan kewenangan Pemerintah Kabupaten Dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah kepada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, Bupati mendelegasikan kewenangan kepada Kepala DPMPTSP Kabupaten meliputi kewenangan perizinan dan nonperizinan yang menjadi urusan pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kewenangan perizinan dan nonperizinan yang menjadi urusan pemerintah yang diberikan pelimpahan wewenang kepada Bupati/ Walikota bahwa Peraturan Bupati Agam Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan kepada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan tidak sesuai lagi dengan dinamika perkembangan peraturan perundang- undangan sehingga perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan, dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2021, Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2021, Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017. Peraturan Bupati ini bertujuan: a. memberikan kepastian hukum dalam berusaha, menjaga kualitas Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan, dan Nonperizinan yang dapat dipertanggungjawabkan; melaksanakan tugas, fungsi, hak dan kewajiban penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan, dan Nonperizinan termasuk penandatanganan baik secara elektronik terintegrasi maupun manual. c. memberikan landasan hukum kepada Kepala Dinas dalampenyelenggaraan PPerizinan Berusaha, Perizinan, dan Nonperizinan yang menjadi kewenangannya.
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal . Mencabut Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan 279 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521