Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 43 Tahun 2023

Fasilitasi Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan ini menetapkan ketentuan terkait fasilitasi percepatan pengelolaan perhutanan sosial yang mencakup sosialisasi, pendampingan, penataan areal, pengembangan usaha, serta peran dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung implementasi kebijakan ini. Fasilitasi dilakukan baik sebelum maupun setelah masyarakat mendapatkan persetujuan pengelolaan perhutanan sosial, dengan tujuan untuk mendukung pelestarian hutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 43 Tahun 2023 tentang Fasilitasi Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial

T.E.U.

Indonesia, Provinsi Kalimantan Utara

Nomor

Bentuk

Peraturan Gubernur (Pergub)

Bentuk Singkat

Pergub

Tahun

2023

Tempat Penetapan

Tanjung Selor

Tanggal Penetapan

08 Desember 2023

Tanggal Pengundangan

08 Desember 2023

Tanggal Berlaku

08 Desember 2023

Sumber

JDIH Provinsi Kalimantan Utara

Subjek

KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara

Bidang

HUKUM LINGKUNGAN

Halaman ini telah diakses 31 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERGUB-43-2023_SALINAN.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

Fasilitasi Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial di Provinsi Kaltara
2023
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 43, JDIH Provinsi Kalimantan Utara
Peraturan Gubernur (PERGUB) TENTANG Fasilitasi Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial
ABSTRAK:	Peraturan ini disusun untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 huruf a Perpres No. 28 Tahun 2023 tentang Perencanaan Terpadu Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk mendukung pendayagunaan potensi perhutanan sosial guna menyejahterakan masyarakat serta melestarikan hutan dan lingkungan, yang juga sejalan dengan arahan kebijakan pemerintah daerah dalam mendukung program nasional. UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.5 Tahun 1990; UU No.41 Tahun 1999 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No.26 Tahun 2007 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No.32 Tahun 2009 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No.13 Tahun 2022; UU No.20 Tahun 2012 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No.18 Tahun 2013 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; PP No.23 Tahun 2021; Perpres No.28 Tahun 2023; Permendagri No.80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.120 Tahun 2018; Permen LHK No.7 Tahun 2021; Permen LHK No. 8 Tahun 2021; Permen LHK No. 9 Tahun 2021; Peraturan ini menetapkan ketentuan terkait fasilitasi percepatan pengelolaan perhutanan sosial yang mencakup sosialisasi, pendampingan, penataan areal, pengembangan usaha, serta peran dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung implementasi kebijakan ini. Fasilitasi dilakukan baik sebelum maupun setelah masyarakat mendapatkan persetujuan pengelolaan perhutanan sosial, dengan tujuan untuk mendukung pelestarian hutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan.
CATATAN:	Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Desember 2023. Peraturan ini mencabut Peraturan Gubernur Kaltara No. 46 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perhutanan Sosial di Provinsi Kaltara. 21 hlm.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 43 Tahun 2023

Fasilitasi Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT