Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Blora Nomor 13 Tahun 2002

Retribusi Izin Usaha Perdagangan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan Daerah ini mengatur tentang perizinan, nama, obyek dan subyek retribusi, golongan retribusi, cara mengukur tingkat penggunaan jasa, prinsip penetapan dan struktur besarnya tarif retribusi, tata cara pemungutan dan wilayah pemungutan, tata cara pembayaran, sanksi administrasi, tata cara penagihan, kadaluwarsa, tata cara penghapusan piutang retribusi yang kadaluwarsa, pelaksanaan dan pengawasan, ketentuan pidana, penyidikan.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Blora Nomor 13 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Usaha Perdagangan

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Blora

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2002

Tempat Penetapan

Blora

Tanggal Penetapan

31 Desember 2002

Tanggal Pengundangan

03 Januari 2003

Tanggal Berlaku

03 Januari 2003

Sumber

LD.2003/No. 2

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Blora

Bidang

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Halaman ini telah diakses 47 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

13. Retribusi Izin Usaha Perdagangan.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

RETRIBUSI IZIN USAHA PERDAGANGAN
2002
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13, LD.2003/No. 2
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Izin Usaha Perdagangan
ABSTRAK:	bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan peningkatan pendapatan asli daerah perlu menggali potensi daerah sesuai dengan kemampuannya ; bahwa dalam usaha meningkatkan Pedapatan Asli Daerah (PAD) guna keseimbangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang mengarah tercapainya pendapatan daerah yang maksimal, maka setiap kegiatan usaha perdagangan perlu diatur perizinannya; bahwa untuk maksud tersebut huruf b di atas, perlu disusun dan ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Blora tentang Retribusi fain Usaha Perdagangan; Bedrijfsreglementering Ordonantie 1934 ( Stbl. 1938 Nomor 86 ); Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995; Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995; Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997; Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora Nomor 6 Tahun 1988; Peraturan Daerah ini mengatur tentang perizinan, nama, obyek dan subyek retribusi, golongan retribusi, cara mengukur tingkat penggunaan jasa, prinsip penetapan dan struktur besarnya tarif retribusi, tata cara pemungutan dan wilayah pemungutan, tata cara pembayaran, sanksi administrasi, tata cara penagihan, kadaluwarsa, tata cara penghapusan piutang retribusi yang kadaluwarsa, pelaksanaan dan pengawasan, ketentuan pidana, penyidikan.
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2003. 12 hal

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521