Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sidoarjo No. 9 Tahun 2015

UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/ JASA PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

1. Tujuan Pembentukan ULP adalah untuk menjamin pelaksanaan penyediaan barang/jasa secara transparan, terintegrasi dan terpadu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 2. ULP berkedudukan di Sub Bagian Pengendalian Pembangunan pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sesuai kewenangannya; 3. Susunan Organisasi ULP terdiri dari Kepala, Sekretariat, Kelompok Kerja (Pokja), dan Staf pendukung; 4. Pembiayaan penyelenggaran kegiatan ULP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo dan lain-lain sumber pendapatan yang sah dan tidak mengikat.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2015 tentang UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/ JASA PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Sidoarjo

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2015

Tempat Penetapan

Sidoarjo

Tanggal Penetapan

02 Agustus 2015

Tanggal Pengundangan

02 Agustus 2015

Tanggal Berlaku

Sumber

Berita Daerah Kab Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 9

Subjek

PENGADAAN BARANG / JASA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo

Bidang

Halaman ini telah diakses 910 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

perbup_9.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

Pengadaan Barang/Jasa
2015
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 9, Berita Daerah Kab Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 9
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/ JASA PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
ABSTRAK:	bahwa sehubungan dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 49 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); 2, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855); 3. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah; 4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015; 5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota; 7. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2008 Nomor 1 Seri E); 1. Tujuan Pembentukan ULP adalah untuk menjamin pelaksanaan penyediaan barang/jasa secara transparan, terintegrasi dan terpadu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 2. ULP berkedudukan di Sub Bagian Pengendalian Pembangunan pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sesuai kewenangannya; 3. Susunan Organisasi ULP terdiri dari Kepala, Sekretariat, Kelompok Kerja (Pokja), dan Staf pendukung; 4. Pembiayaan penyelenggaran kegiatan ULP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo dan lain-lain sumber pendapatan yang sah dan tidak mengikat.
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal . 9 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521