Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pangkajene Kepulauan Nomor 8 Tahun 2023

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM JE'NE TAGARI

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : RUANG LINGKUP BAB III : NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN LOGO BAB IV : MAKSUD DAN TUJUAN BAB V : KEGIATAN USAHA, TUGAS DAN FUNGSI BAB VI : JANGKA WAKTU BERDIRI BAB VII : BESARNYA MODAL DASAR DAN MODAL DISETOR BAB VIII : ORGAN BAB IX : SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BAB X : KEPEGAWAIAN BAB XI : DANA PENSIUN BAB XII : ASET BAB XIII : SATUAN PENGAWAS INTERN BAB XIV : PERENCANAAN, OPERASIONAL DAN PELAPORAN BAB XV : TAHUN BUKU, PENETAPAN DAN PEMBAGTAN LABA BERSIH SERTA PENGGUNAAN LABA BAB XVI : ANAK PERUSAHAAN BAB XVII : EVALUASI BAB XVIII : PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN DAN PEMBUBARAN BAB XIX : TARIF AIR MINUM BAB XX : PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB XXI : ASOSIASI BAB XXII : KETENTUAN PERALIHAN BAB XXIII : KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pangkajene Kepulauan Nomor 8 Tahun 2023 tentang PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM JE'NE TAGARI

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Pangkajene Kepulauan

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2023

Tempat Penetapan

Pangkajene

Tanggal Penetapan

28 Agustus 2023

Tanggal Pengundangan

29 Agustus 2023

Tanggal Berlaku

29 Agustus 2023

Sumber

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TAHUN 2023 NOMOR 8

Subjek

PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA / DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Pangkajene Kepulauan

Bidang

HUKUM UMUM

Halaman ini telah diakses 48 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Nomor 8 Tahun 2023 ttg Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jene Tagari11132023.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM JE'NE TAGARI
2023
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TAHUN 2023 NOMOR 8
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM JE'NE TAGARI
ABSTRAK:	a. bahwa untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat terhadap kebutuhan air, khususnya air minum maka perlu adanya peningkatan kinerja melalui penataan organ, kepegawaian dan permodalan sesuai dengan prinsip Tata Ketola Perusahaan yang Baik pada Perusahaan Daerah Air Minum; b. bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan pokok yang sehat dan bersih di Daerah, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 6 Tahun 1987 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Pangkajene dan Kepulauan; air c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 402 ayat (2) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diu bah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, sehingga perlu d.ilakukan penyesuaian terhadap bentuk Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Pangkajene dan Kepulauan menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Min um Je'ne Tagari; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dirnaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Je'ne Tagari; 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250); 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Fembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 20,'3 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Norn or 5802); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepuiauan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2017 Nomor 8); 13. Peraturan Daerah Kabupa·.en Pangkajene dan Kepulauan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2018 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaien Pangkajene dan Kepulauan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020 Nomor 2); BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : RUANG LINGKUP BAB III : NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN LOGO BAB IV : MAKSUD DAN TUJUAN BAB V : KEGIATAN USAHA, TUGAS DAN FUNGSI BAB VI : JANGKA WAKTU BERDIRI BAB VII : BESARNYA MODAL DASAR DAN MODAL DISETOR BAB VIII : ORGAN BAB IX : SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BAB X : KEPEGAWAIAN BAB XI : DANA PENSIUN BAB XII : ASET BAB XIII : SATUAN PENGAWAS INTERN BAB XIV : PERENCANAAN, OPERASIONAL DAN PELAPORAN BAB XV : TAHUN BUKU, PENETAPAN DAN PEMBAGTAN LABA BERSIH SERTA PENGGUNAAN LABA BAB XVI : ANAK PERUSAHAAN BAB XVII : EVALUASI BAB XVIII : PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN DAN PEMBUBARAN BAB XIX : TARIF AIR MINUM BAB XX : PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB XXI : ASOSIASI BAB XXII : KETENTUAN PERALIHAN BAB XXIII : KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Agustus 2023. 37

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521