Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 11 Tahun 2016

Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Mutasi Dari Luar Daerah

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Dalam Pergub ini diatur tentang Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Mutasi dari Luar Daerah. Tujuan pembebasan BBN-KB kendaraan bermotor mutasi dari luar derah adalah untuk menertibkan dan menjaring kendaraan bermotor dari luar daerah yang beroperasi di Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat, sehingga menjadi tambahan obyek PKB serta meningkatkan kesadaran masyarakat membayar pajak kendaraan bermotor. Pembebasan BBN-KB kendaraan bermotor luar daerah yang dimutasikan ke dalam daerah meliputi : a. pembebasan Pokok BBN-KB untuk penyerahan kedua dan seterusnya; dan b. pembebasan sanksi administratif

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Mutasi Dari Luar Daerah

T.E.U.

Indonesia, Provinsi Nusa Tenggara Barat

Nomor

Bentuk

Peraturan Gubernur (Pergub)

Bentuk Singkat

Pergub

Tahun

2016

Tempat Penetapan

Mataram

Tanggal Penetapan

11 April 2016

Tanggal Pengundangan

11 April 2016

Tanggal Berlaku

11 April 2016

Sumber

BD 2016 (11) : 3 hlm

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat

Bidang

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Halaman ini telah diakses 71 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Pergub Nusa Tenggara Barat Nomor 11 Tahun 2016.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR - PEMBEBASAN - MUTASI DARI LUAR DAERAH
2016
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 11, BD 2016 (11) : 3 hlm
Peraturan Gubernur (PERGUB) TENTANG Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Mutasi Dari Luar Daerah
ABSTRAK:	bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Mutasi dari Luar Daerah; UU No. 64 Tahun 1958; UU No. 28 Tahun 2009; UU 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 58 Tahun 2005; Peraturan Daerah Barat No. 1 Tahun 2011; Dalam Pergub ini diatur tentang Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Mutasi dari Luar Daerah. Tujuan pembebasan BBN-KB kendaraan bermotor mutasi dari luar derah adalah untuk menertibkan dan menjaring kendaraan bermotor dari luar daerah yang beroperasi di Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat, sehingga menjadi tambahan obyek PKB serta meningkatkan kesadaran masyarakat membayar pajak kendaraan bermotor. Pembebasan BBN-KB kendaraan bermotor luar daerah yang dimutasikan ke dalam daerah meliputi : a. pembebasan Pokok BBN-KB untuk penyerahan kedua dan seterusnya; dan b. pembebasan sanksi administratif
CATATAN:	Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 11 April 2016. 3 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 11 Tahun 2016

Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Mutasi Dari Luar Daerah

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT