Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 45 Tahun 2015

Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2016

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Pergub ini berisi Ketentuan Umum, Jenis Pupuk Bersubsidi, Peruntukan Pupuk Bersubsidi, Realokasi Pupuk Bersubsidi, Penyaluran Pupuk Bersubsidi, HET dan Kemasan Pupuk Bersubsidi, Pengawasan dan Pelaporan, dan Ketentuan Penutup.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2016

T.E.U.

Indonesia, Provinsi Kalimantan Utara

Nomor

Bentuk

Peraturan Gubernur (Pergub)

Bentuk Singkat

Pergub

Tahun

2015

Tempat Penetapan

Tanjung Selor

Tanggal Penetapan

18 Desember 2015

Tanggal Pengundangan

18 Desember 2015

Tanggal Berlaku

01 Januari 2015

Sumber

BD 2015 (45)

Subjek

PANGAN, PERTANIAN DAN PETERNAKAN - SUBSIDI, PSO

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara

Bidang

HUKUM DAGANG

Halaman ini telah diakses 57 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PerGub Kaltara 45-2015.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

Kebutuhan – Harga Eceran Tertinggi – Pupuk Bersubsidi
2015
Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 45, BD 2015 (45)
Peraturan Gubernur (Pergub) TENTANG Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2016
ABSTRAK:	Dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional, pupuk sangat berperan penting dalam peningkatan produktivitas dan produksi komoditas pertanian sehingga untuk meningkatkan kemampuan petani dalam penerapan pemupukan berimbang diperlukan adanya pengaturan tentang subsidi pupuk. UU No.12 Tahun 1992; UU No.8 Tahun 1999; UU No.17 Tahun 2003 UU No.19 Tahun 2003; UU No.41 Tahun 2009; UU No.13 Tahun 2010 UU No.18 Tahun 2012; UU No.20 Tahun 2012; UU No.19 Tahun 2013 UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; UU No.39 Tahun 2014; PP No.8 Tahun 2001; PP No.18 Tahun 2010. Pergub ini berisi Ketentuan Umum, Jenis Pupuk Bersubsidi, Peruntukan Pupuk Bersubsidi, Realokasi Pupuk Bersubsidi, Penyaluran Pupuk Bersubsidi, HET dan Kemasan Pupuk Bersubsidi, Pengawasan dan Pelaporan, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:	Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2015. Realokasi antar kabupaten/kota dalam wilayah provinsi lebih lanjut ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertanian Kehutanan dan Ketahanan Pangan Provinsi. Realokasi antar kecamatan dalam wilayah kabupaten/kota lebih lanjut ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota. 15 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521