ABSTRAK: |
- agar pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi pengguna Surat Pernyataan Miskin berjalan dengan efisien, efektif dan tepat sasaran, perlu Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan bagi pengguna surat pernyataan miskin
- Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No 12 Tahun 1950, UU No 17 Tahun 2003, UU No 1 Tahun 2004, UU No 15 Tahun 2004, UU No 29 Tahun 2004, UU No 32 Tahun 2004, UU No 33 Tahun 2004, UU No 40 Tahun 2004, UU No 36 Tahun 2009, UU No 44 Tahun 2009, UU No 13 Tahun 2011, PP No 23 Tahun 2005, PP No 58 Tahun 2005, PP No 65 Tahun 2005, PP No 72 Tahun 2005, PP No 73 Tahun 2005, PP No 38 Tahun 2007, PP No 41 Tahun 2007, PP No 19 Tahun 2008, Permenkes No 741 Tahun 2008, Permendagri No 13 Tahun 2006, Permendagri No 61 Tahun 2007, Permenkes No 741 tahun 2008, Permenkes No 1464 Tahun 2010, Permenkes 40 Tahun 2012, Kepmenkes No 128 Tahun 2004, Perda No 2 Tahun 2004, Perda No 6 Tahun 2006, Perda No 15 Tahun 2006, Perda No 4 Tahun 2008, Perda No 5 Tahun 2008, Perda No 7 Tahun 2008, Perda No 10 Tahun 2008, Perda No 13 Tahun 2008, Perda No 22 Taun 2010, Perda No 14 Tahun 2011, Perda No 1 Tahun 2012, PerBup No 11 Tahun 2009, PerBup No 17 Tahun 2009, PerBup No 18 Tahun 2009, PerBup No 31 Tahun 2009, PerBup No 13A No 2011, PerBup No 14 Tahun 2012, PerBup No 21A Tahun 2012
- pedoman pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi pengguna surat pernyataan miskin yang memuat tujuan dan sasaran, prosedur pelayanan, manfaat pelayanan, tata laksana pembiayaan, pengorganisasian, pertanggungjawaban
|