Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 78 Tahun 2020

Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Dalam pergub ini diatur tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Pemerintah Daerah melakukan antisipasi dini terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah. Ruang lingkup dalam Peraturan Gubernur ini meliputi : a. antisipasi dini; b. pencegahan; c. rehabilitasi; d. perlindungan, advokasi dan pendampingan sosial; e. partisipasi masyarakat; f. pembinaan dan pengawasan; g. penghargaan; h. kerjasama; i. koordinasi; j. pendanaan; k. pelaporan, monitoring dan evaluasi; danl. sanksi administratif. l. sanski administratif

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 78 Tahun 2020 tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika

T.E.U.

Indonesia, Provinsi Nusa Tenggara Barat

Nomor

Bentuk

Peraturan Gubernur (PERGUB)

Bentuk Singkat

PERGUB

Tahun

2020

Tempat Penetapan

Mataram

Tanggal Penetapan

23 Desember 2020

Tanggal Pengundangan

23 Desember 2020

Tanggal Berlaku

23 Desember 2020

Sumber

BD 2020 (78) : 25 hlm

Subjek

NARKOTIKA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat

Bidang

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Halaman ini telah diakses 37 kali

FILE-FILE PERATURAN

Pergub Nusa Tenggara Barat Nomor 78 Tahun 2020.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

NARKOTIKA - PREKURSOR - FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN

2020

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 78, BD 2020 (78) : 25 hlm

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika

ABSTRAK:

a. Bahwa penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di Nusa Tenggara Barat sudah dalam kondisi yang sangat mengkhawatirkan dan kritis yang apabila tidak segera ditangani dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai budaya bangsa, perkembangan sumber daya manusia dan mengancam kehidupan bangsa dan negara yang pada akhirnya dapat melemahkan ketahanan nasional; b. bahwa untuk mencegah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di Provinsi Nusa Tenggara Barat, perlu peran pemerintah daerah dalam memfasilitasi upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika secara sistematis, terstruktur, terukur, efektif dan efisien; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
UU No. 64 Tahun 1958; UU No. 35 Tahun 2009; UU 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 25 Tahun 2011; PP No. 40 Tahun 2013; Instruksi Presiden No. 2 Tahun 2020; Peraturan Menteri Kesehatan No. 2415/MENKES/PER/XII/2011; Peraturan Menteri Kesehatan No. 3 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 12 Tahun 2019;
Dalam pergub ini diatur tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Pemerintah Daerah melakukan antisipasi dini terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah. Ruang lingkup dalam Peraturan Gubernur ini meliputi : a. antisipasi dini; b. pencegahan; c. rehabilitasi; d. perlindungan, advokasi dan pendampingan sosial; e. partisipasi masyarakat; f. pembinaan dan pengawasan; g. penghargaan; h. kerjasama; i. koordinasi; j. pendanaan; k. pelaporan, monitoring dan evaluasi; danl. sanksi administratif. l. sanski administratif

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2020.
25 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 78 Tahun 2020

Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT