Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 75 Tahun 2020

Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Dalam Pergub ini diatur tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan. Ruang Lingkup revitalisasi SMK meliputi revitalisasi terhadap aspek-aspek penyelenggaraan pendidikan yang terkait dengan standar nasional pendidikan pada SMK. Ruang Lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini meliputi: a. penyelenggaraan; b. pengelolaan kelembagaan; c. kurikulum; d. pendidik dan tenaga kependidikan; e. sarana dan prasarana; f. sertifikasi kompetensi; g. kerjasama; h. peranan organisasi perangkat daerah; i. monitoring dan evaluasi; dan j. pembiayaan.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 75 Tahun 2020 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan

T.E.U.

Indonesia, Provinsi Nusa Tenggara Barat

Nomor

Bentuk

Peraturan Gubernur (Pergub)

Bentuk Singkat

Pergub

Tahun

2020

Tempat Penetapan

Mataram

Tanggal Penetapan

21 Desember 2020

Tanggal Pengundangan

21 Desember 2020

Tanggal Berlaku

21 Desember 2020

Sumber

BD 2020 (75) : 11 hlm

Subjek

PENDIDIKAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat

Bidang

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Halaman ini telah diakses 113 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Pergub Nusa Tenggara Barat Nomor 75 Tahun 2020.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN - REVITALISASI
2020
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 75, BD 2020 (75) : 11 hlm
Peraturan Gubernur (PERGUB) TENTANG Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan
ABSTRAK:	a. bahwa sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi SMK, melalui perubahan dan penyelarasan kurikulum yang mengacu kepada dunia usaha dan industri, memenuhi kebutuhan profesionalitas guru dan tenaga kependidikannya, sehingga menjadi SMK yang siap menghasilkan tenaga terampil sesuai kebutuhan zaman; b. bahwa dalam rangka mewujudkan tujuan SMK di provinsi NTB yang berkualitas dan berdaya saing, perlu dilakukan Revitalisasi SMK; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan; UU No. 64 Tahun 1958; UU No. 20 Tahun 2003; UU 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 19 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 13 Tahun 2015;PP No. 17 Tahun 2010; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 34 Tahun 2018; Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi No. 1 Tahun 2017; Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2018; Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2019; Dalam Pergub ini diatur tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan. Ruang Lingkup revitalisasi SMK meliputi revitalisasi terhadap aspek-aspek penyelenggaraan pendidikan yang terkait dengan standar nasional pendidikan pada SMK. Ruang Lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini meliputi: a. penyelenggaraan; b. pengelolaan kelembagaan; c. kurikulum; d. pendidik dan tenaga kependidikan; e. sarana dan prasarana; f. sertifikasi kompetensi; g. kerjasama; h. peranan organisasi perangkat daerah; i. monitoring dan evaluasi; dan j. pembiayaan.
CATATAN:	Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2020. 11 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 75 Tahun 2020

Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT