Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Rembang Nomor 8 Tahun 2002

Retribusi Izin Penerangan, Kayu Bongkaran Bangunan, Kayu Galian/Pendem Dan Atau Pengangkutan Kayu Milik Rakyat

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan Daerah ini mengatur tentang nama, obyek dan subyek retribusi, golongan retribusi, cara mengukur tingkat penggunaan jasa, prinsip dan sasaran pemberian izin, struktur dan besarnya tarif, wilayah pemungutan, masa retribusi dan saat retribusi terutang, tata cara pembayaran, tata cara penagihan, kadaluwarsa, pelaksanaan dan pengawasan, ketentuan pidana dan penyidikan.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Rembang Nomor 8 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Penerangan, Kayu Bongkaran Bangunan, Kayu Galian/Pendem Dan Atau Pengangkutan Kayu Milik Rakyat

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Rembang

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2002

Tempat Penetapan

Rembang

Tanggal Penetapan

15 Juli 2002

Tanggal Pengundangan

20 Juli 2002

Tanggal Berlaku

20 Juli 2002

Sumber

LD.2002/No. 8

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Rembang

Bidang

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Halaman ini telah diakses 46 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERDA NO. 8 TAHUN 2002.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

RETRIBUSI IZIN PENERANGAN, KAYU BONGKARAN BANGUNAN, KAYU GALIAN/PENDEM DAN ATAU PENGANGKUTAN KAYU MILIK RAKYAT
2002
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD.2002/No. 8
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Izin Penerangan, Kayu Bongkaran Bangunan, Kayu Galian/Pendem Dan Atau Pengangkutan Kayu Milik Rakyat
ABSTRAK:	bahwa dalam usaha pe!estarian sumber daya alam, maka setiap bentuk usaha penebangan, kayu bongkaran bangunan, kayu galian/pendem dan atau pengar:gkutan kayu milik rakyat perlu diatur perijinannya; bahwa dengan ditetapkannya Undang undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah perlu menggali potensi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undang yang· berlaku; bahwa untuk maksud tersebut diatas maka dipandang perlu untuk mene tapkan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Retribusi Izin Penebangan, Kayu Bongkaran Bangunan, Kayu Galian/Pendem dan atau Pengangkutan Kayu Milik Rakyat; Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990; Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997; Undang-undang Nomo~ 22 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor 28 Tahun 1985; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 1998; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001; Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997; Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 316/ Kpts-ll/1999; Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 48 Tahun 2000; Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 132/ Kpts-II/2000; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 5 Tahun 1989; Peraturan Daerah ini mengatur tentang nama, obyek dan subyek retribusi, golongan retribusi, cara mengukur tingkat penggunaan jasa, prinsip dan sasaran pemberian izin, struktur dan besarnya tarif, wilayah pemungutan, masa retribusi dan saat retribusi terutang, tata cara pembayaran, tata cara penagihan, kadaluwarsa, pelaksanaan dan pengawasan, ketentuan pidana dan penyidikan.
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Juli 2002. 22 hal

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521