Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Besar Nomor 32 Tahun 2023

Mekanisme Pengaduan (Whistle Blowing System) Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Dalam Peraturan Bupati ini mengatur 20 terdiri dari: BAB I Ketentuan Umum, BAB II Maksud dan Tujuan, BAB III Ruang Lingkup, BAB IV Mekanisme Pengaduan, BAB V Penanganan Pengaduan, BAB VI Ekspose Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu, BAB VII Perlindungan Terhadap Whistleblower, BAB VIII Pemberian Penghargaan, BAB IX Pembiayaan, Ketentuan Penutup

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Besar Nomor 32 Tahun 2023 tentang Mekanisme Pengaduan (Whistle Blowing System) Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Aceh Besar

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (PERBUP)

Bentuk Singkat

PERBUP

Tahun

2023

Tempat Penetapan

Janto

Tanggal Penetapan

14 Desember 2023

Tanggal Pengundangan

14 Desember 2023

Tanggal Berlaku

14 Desember 2023

Sumber

BD.2023/NO.32

Subjek

TINDAK PIDANA KORUPSI, PENCEGAHAN KORUPSI

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Aceh Besar

Bidang

HUKUM UMUM

Halaman ini telah diakses 17 kali

FILE-FILE PERATURAN

Perbub Aceh Besar Nomor 32 Tahun 2023.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

KORUPSI

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 32, BD.2023/NO.32

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Mekanisme Pengaduan (Whistle Blowing System) Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar

ABSTRAK:

Bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Aparat Pengawas Internal Pemerintah wajib melakukan pemeriksaan atas dugaan penyimpangan yang dilaporkan atau diadukan oleh masyarakat; bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Aceh Besar yang bersih, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 08/M.PAN-RB/06/2012 tentang Sistem Penanganan Pengaduan (Whistleblower System) Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah perlu disusun mekanisme pengaduan tindak pidana korupsi; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mekanisme Pengaduan (Whistle Blowing Sitem) Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU Nomor 7 (Drt) Tahun 1956; UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 31 Tahun 1999; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 11 Tahun 2006; UU Nomor 13 Tahun 2006; UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 23 Tahun 2014; UU Nomor 20 Tahun 2023; PP Nomor 60 Tahun 2008; PP Nomor 43 Tahun 2018; Perpres Nomor 54 Tahun 2014; Permen PAN & RB Nomor 90 Tahun 2021; Perbup Aceh Besar Nomor 14 Tahun 2022.
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur 20 terdiri dari: BAB I Ketentuan Umum, BAB II Maksud dan Tujuan, BAB III Ruang Lingkup, BAB IV Mekanisme Pengaduan, BAB V Penanganan Pengaduan, BAB VI Ekspose Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu, BAB VII Perlindungan Terhadap Whistleblower, BAB VIII Pemberian Penghargaan, BAB IX Pembiayaan, Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Desember 2023.
10 Hlm, Lampiran: - Hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Besar Nomor 32 Tahun 2023

Mekanisme Pengaduan (Whistle Blowing System) Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT