Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Rembang Nomor 3 Tahun 2011

Pedoman Penyelenggaraan Dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pembangunan menara, retribusi, pelaksanaan dan pengawasan, penyidikan, ketentuan pidana.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Rembang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Rembang

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2011

Tempat Penetapan

Rembang

Tanggal Penetapan

28 Januari 2011

Tanggal Pengundangan

28 Januari 2011

Tanggal Berlaku

28 Januari 2011

Sumber

LD.2011/No. 3

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH - STANDAR/PEDOMAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Rembang

Bidang

Halaman ini telah diakses 4 kali

FILE-FILE PERATURAN

PERDA NO. 03 TAHUN 2011 _ pedoman penyelenggaraan dan retribusi pengendalian menara telekomunikasi.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Mencabut :

Peraturan Bupati Rembang Nomor 44 Tahun 2009

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI - pedoman penyelenggaraan

2011

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2011/No. 3

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pedoman Penyelenggaraan Dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

ABSTRAK:

bahwa kebutuhan terhadap menara telekomunikasi sebagai salah satu infrastruktur yang vital dalam penyelenggaraan telekomunikasi semakin meningkat, sehingga pembangunan menara telekomunikasi cenderung tak terkendali; bahwa pemerintah daerah berkewajiban memberikan jaminan terhadap keselamatan masyarakat, keselamatan bangunan, keteraturan tata ruang dan lingkungan serta memenuhi unsur estetika, sehingga perlu melakukan penataan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi; bahwa untuk melaksanakan penataan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, diperlukan biaya operasional yang dipungut dengan retribusi atas penyelenggaraan menara telekomunikasi; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 5 Tahun 1989; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 10 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 15 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 16 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang pembangunan menara, retribusi, pelaksanaan dan pengawasan, penyidikan, ketentuan pidana.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Januari 2011.
Peraturan Bupati Rembang Nomor 44 Tahun 2009 dicabut.
37 hal

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Rembang Nomor 3 Tahun 2011

Pedoman Penyelenggaraan Dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT