Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ngawi Nomor 4 Tahun 2023

Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan ini mengatur mengenai Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023 meliputi : Maksud, Tujuan dan Sasaran pemberian alokasi dana desa, Tata cara penghitungan, Penyaluran Alokasi Dana Desa, Penggunaan Alokasi Dana Desa, Pertanggungjawaban, Pelaporan, Pembinaan dan pengawasan.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Ngawi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Ngawi

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2023

Tempat Penetapan

Ngawi

Tanggal Penetapan

04 Januari 2023

Tanggal Pengundangan

04 Januari 2023

Tanggal Berlaku

04 Januari 2023

Sumber

Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 04

Subjek

DANA DESA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Ngawi

Bidang

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Halaman ini telah diakses 77 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERBUP_04_TAHUN_2023_OK_SL.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

pedoman - pengelolaan - dana desa
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 4, Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 04
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:	Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9); 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tarribahan Lembaran Negara Republik Indonesia N omor 6801); 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256); 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; 9. Peraturan Menteri Desa, Membangun Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 13. Keputusan Menteri Desa, Membangun Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2022 tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa Tahun 2022; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2015 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 201); 15. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 04); 16. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2018 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 6 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2020 Nomor 06); 17. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 216 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 216); 18. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 03). Peraturan ini mengatur mengenai Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023 meliputi : Maksud, Tujuan dan Sasaran pemberian alokasi dana desa, Tata cara penghitungan, Penyaluran Alokasi Dana Desa, Penggunaan Alokasi Dana Desa, Pertanggungjawaban, Pelaporan, Pembinaan dan pengawasan.
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2023. Jumlah 21 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ngawi Nomor 4 Tahun 2023

Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT