Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Mojokerto Nomor 52 Tahun 2023

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Modal Usaha Ekonomi Produktif pada Kelompok Usaha Bersama dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kota Mojokerto

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

mengatur tentang petunjuk teknis pelaksanaan bantuan modal usaha ekonomi produktif melalui kelompok usaha bersama dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau Kota Mojokerto yang memuat kepesertaan, pelaksanaan penyaluran bantuan, tugas dan tanggungjawab masing-masing pelaksana.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Walikota (Perwali) Kota Mojokerto Nomor 52 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Modal Usaha Ekonomi Produktif pada Kelompok Usaha Bersama dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kota Mojokerto

T.E.U.

Indonesia, Kota Mojokerto

Nomor

Bentuk

Peraturan Walikota (Perwali)

Bentuk Singkat

Perwali

Tahun

2023

Tempat Penetapan

Mojokerto

Tanggal Penetapan

18 September 2023

Tanggal Pengundangan

18 September 2023

Tanggal Berlaku

18 September 2023

Sumber

Berita Daerah Kota Mojokerto Tahun 2023 Nomor 52

Subjek

APBD - STANDAR / PEDOMAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kota Mojokerto

Bidang

Halaman ini telah diakses 57 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERWALI NOMOR 52 TAHUN 2023 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN BANTUAN MODAL USAHA EKONOMI PRODUKTIF.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

petunjuk-teknis-dbhcht
2023
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 52, Berita Daerah Kota Mojokerto Tahun 2023 Nomor 52
Peraturan Walikota (PERWALI) TENTANG Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Modal Usaha Ekonomi Produktif pada Kelompok Usaha Bersama dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kota Mojokerto
ABSTRAK:	Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan ketentuan Pasal 5 ayat (3), ayat (4), dan ayat (6) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, diamanatkan pelaksanaan program pembinaan lingkungan sosial untuk mendukung bidang kesejahteraan masyarakat meliputi kegiatan peningkatan keterampilan kerja melalui bantuan modal usaha; b. bahwa pelaksanaan program sebagaimana dimaksud dalam huruf a di Kota Mojokerto dilaksanakan melalui pemberian bantuan modal usaha ekonomi produktif kepada kelompok usaha bersama; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Modal Usaha Ekonomi Produktif Melalui Kelompok Usaha Bersama dari Dana Bagi Hasil Cukai dan Hasil Tembakau Kota Mojokerto; mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 13 Tahun 1954; 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007; 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial; 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; 6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin; 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2023; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2019 tentang Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif Kepada Kelompok Usaha Bersama untuk Penanganan Fakir Miskin; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau; 13. Keputusan Menteri Sosial Nomor 146/HUK/2013 tentang Penetapan Kriteria dan Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu; 14. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; mengatur tentang petunjuk teknis pelaksanaan bantuan modal usaha ekonomi produktif melalui kelompok usaha bersama dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau Kota Mojokerto yang memuat kepesertaan, pelaksanaan penyaluran bantuan, tugas dan tanggungjawab masing-masing pelaksana.
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 18 September 2023. mencabut Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 95 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Modal Usaha Ekonomi Produktif Melalui Kelompok Usaha Bersama dari Dana Bagi Hasil Cukai dan Hasil Tembakau Kota Mojokerto 37

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Mojokerto Nomor 52 Tahun 2023

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Modal Usaha Ekonomi Produktif pada Kelompok Usaha Bersama dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kota Mojokerto

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT