Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 15 Tahun 1998

Pengalihan Pembinaan Terhadap Perusahaan Perseroan (Persero) dan Perseroan Terbatas Yang Sebagian Sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia kepada Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Inpres ini berisi tentang Mengalihkan pembinaan terhadap Perusahaan Perseroan (PERSERO) dan Perseroan Terbatas yang sebagian sahamnya dimilik oleh Negara Republik Indonesia, yang selama ini dilakukan masing-masing Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen, kepada Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara, sesuai dengan daftar sebagaimana tercantum di dalam Lampiran Instruksi Presiden ini;

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 15 Tahun 1998 tentang Pengalihan Pembinaan Terhadap Perusahaan Perseroan (Persero) dan Perseroan Terbatas Yang Sebagian Sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia kepada Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara

T.E.U.

Indonesia, Pemerintah Pusat

Nomor

Bentuk

Instruksi Presiden (Inpres)

Bentuk Singkat

Inpres

Tahun

1998

Tempat Penetapan

Jakarta

Tanggal Penetapan

06 Mei 1998

Tanggal Pengundangan

Tanggal Berlaku

06 Mei 1998

Sumber

https://jdih.setkab.go.id :11

Subjek

BUMN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Pusat

Bidang

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Halaman ini telah diakses 30 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Ip0151998.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

PERSEROAN
1998
Instruksi Presiden (Inpres) NO. 15, https://jdih.setkab.go.id :11
Instruksi Presiden (Inpres) TENTANG Pengalihan Pembinaan Terhadap Perusahaan Perseroan (Persero) dan Perseroan Terbatas Yang Sebagian Sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia kepada Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara
ABSTRAK:	Bahwa sehubungan dengan pembentukan Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara dalam Kabinet Pembangunan VII serta dalam rangka lebih meningkatkan kinerja dan efisiensi Perusahaan Perseroan (PERSERO) dan Perseroan Terbatas yang sebagian sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia, dipandang perlu menginstruksikan para Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen yang selama ini melakukan pembinaan terhadap Perusahaan Perseroan (PERSERO) dan Perseroan Terbatas dimaksud untuk segera dan langsung mengalihkannya kepada Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara; Dasar Hukum Inpres ini adalah : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945; Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1998; Inpres ini berisi tentang Mengalihkan pembinaan terhadap Perusahaan Perseroan (PERSERO) dan Perseroan Terbatas yang sebagian sahamnya dimilik oleh Negara Republik Indonesia, yang selama ini dilakukan masing-masing Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen, kepada Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara, sesuai dengan daftar sebagaimana tercantum di dalam Lampiran Instruksi Presiden ini;
CATATAN:	Instruksi Presiden (Inpres) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Mei 1998.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521