Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 31 Tahun 2023

Uji Kesetaraan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang: 1. ketentuan umum; 2. penyelenggaraan uji kesetaraan: 3. umum; 4. peserta uji kesetaraan; 5. pelaksanaan uji kesetaraan; dan 6. hasil uji kesetaraan, 7. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; 8. pendanaan; 9. larangan dan sanksi; 10. ketentuan penutup.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 31 Tahun 2023 tentang Uji Kesetaraan

T.E.U.

Indonesia, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Nomor

Bentuk

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Bentuk Singkat

Permendikbudriset

Tahun

2023

Tempat Penetapan

Jakarta

Tanggal Penetapan

28 April 2023

Tanggal Pengundangan

28 April 2023

Tanggal Berlaku

28 April 2023

Sumber

BN 2023 (356); 10 hlm; https://jdih.kemdikbud.go.id/peraturan

Subjek

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Bidang

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Halaman ini telah diakses 21 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Permendikbudristek 31 Tahun 2023.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

uji - kesetaraan
2023
Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi NO. 31, BN 2023 (356); 10 hlm; https://jdih.kemdikbud.go.id/peraturan
Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi TENTANG Uji Kesetaraan
ABSTRAK:	untuk menjamin mutu lulusan pendidikan nonformal dan pendidikan informal, hasil belajar pendidikan nonformal perlu dihargai setara dan pendidikan informal perlu diakui sama dengan pendidikan formal. Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, penghargaan dan pengakuan hasil belajar pendidikan nonformal dan pendidikan informal dilakukan melalui penyetaraan. Untuk menjamin pemenuhan akses peserta didik pendidikan nonformal dan pendidikan informal terhadap penyetaraan hasil belajar, perlu pengaturan uji kesetaraan. Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Uji Kesetaraan. Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan; Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang: 1. ketentuan umum; 2. penyelenggaraan uji kesetaraan: 3. umum; 4. peserta uji kesetaraan; 5. pelaksanaan uji kesetaraan; dan 6. hasil uji kesetaraan, 7. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; 8. pendanaan; 9. larangan dan sanksi; 10. ketentuan penutup.
CATATAN:	Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi ini mulai berlaku pada tanggal 28 April 2023. 10 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 31 Tahun 2023

Uji Kesetaraan

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT