Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2019

Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi pada Kawasan Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Menteri ini, terdiri atas: a. usaha pemanfaatan jasa lingkungan Panas Bumi; b. tata cara permohonan; c. pemenuhan Komitmen; d. pelaksanaan pemanfaatan jasa lingkungan Panas Bumi; e. perubahan lokasi pengeboran sumur Panas Bumi; f. jangka waktu dan berakhirnya izin; g. perpanjangan; h. pembinaan, pengawasan, dan evaluasi; dan i. sanksi.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi pada Kawasan Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam

T.E.U.

Indonesia, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Nomor

Bentuk

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan

Bentuk Singkat

Permen LHK

Tahun

2019

Tempat Penetapan

Jakarta

Tanggal Penetapan

18 Januari 2019

Tanggal Pengundangan

29 Januari 2019

Tanggal Berlaku

29 Januari 2019

Sumber

BN.2019 (66)/53 hlm

Subjek

KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN - LINGKUNGAN HIDUP

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Bidang

HUKUM LINGKUNGAN

Halaman ini telah diakses 285 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

P.4-2019 PANAS BUMI TN TAHURA TWA.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Mencabut :

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.46/Menlhk/Setjen/Kum.1/5/2016 tentang Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi pada Kawasan Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

lingkungan-taman-wisata
2019
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan NO. 4, BN.2019 (66)/53 hlm
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan TENTANG Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi pada Kawasan Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam
ABSTRAK:	bahwa untuk percepatan dan peningkatan penanaman modal serta berusaha perlu mengganti Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.46/Menlhk/Setjen/Kum.1/5/2016 tentang pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi pada Kawasan Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam; UU No. 5 Tahun 1990; UU No. 41 Tahun 1999; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 18 Tahun 2013; UU No. 21 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 9 Tahun 2018; PP No. 45 Tahun 2004; PP No. 28 Tahun 2011; PP No. 27 Tahun 2012; PP No. 12 Tahun 2014; PP No. 24 Tahun 2018; Perpres No. 7 Tahun 2015; Permen LHK No. P.18/MENLHK-II/2015; dan Permen LHK No. P.22/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018. Ruang lingkup pengaturan Peraturan Menteri ini, terdiri atas: a. usaha pemanfaatan jasa lingkungan Panas Bumi; b. tata cara permohonan; c. pemenuhan Komitmen; d. pelaksanaan pemanfaatan jasa lingkungan Panas Bumi; e. perubahan lokasi pengeboran sumur Panas Bumi; f. jangka waktu dan berakhirnya izin; g. perpanjangan; h. pembinaan, pengawasan, dan evaluasi; dan i. sanksi.
CATATAN:	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan ini mulai berlaku pada tanggal 29 Januari 2019. Permen LHK No. P.46/Menlhk/Setjen/Kum.1/5/2016 tentang Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi pada Kawasan Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 831), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 53 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521