Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamongan No. 33 Tahun 2015

standar analisa belanja pemerintahan kabupaten lamongan tahun anggaran 2016

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

SAB digunakan sebagai pedoman bagi SKPD untuk menyusun biaya kegiatan dalam RKA-SKPD

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lamongan Nomor 33 Tahun 2015 tentang standar analisa belanja pemerintahan kabupaten lamongan tahun anggaran 2016

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Lamongan

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2015

Tempat Penetapan

Lamongan

Tanggal Penetapan

07 Agustus 2015

Tanggal Pengundangan

07 Agustus 2015

Tanggal Berlaku

Sumber

BD No 33

Subjek

APBD

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Lamongan

Bidang

Halaman ini telah diakses 397 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

33 Tahun 2015.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
2015
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 33, BD No 33
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG standar analisa belanja pemerintahan kabupaten lamongan tahun anggaran 2016
ABSTRAK:	bahwa sebagai pclaksanaan ketentuan Pasal 39 ayat (3) Peraturan Pcmerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka guna efisiensi serta efektifitas pelaksanaan Anggaran Pendapatan clan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan, dipandang perlu menetapkan Standar Analisa Belanju Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2016 dengan menetapkan dalam Peraturan Bupati. 1. Undang-Unclang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (diumumkan dalam Serita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimanu telah diubah dengan Undang• Undang Nornor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nornor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pemberitukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah: 5. Peraturan Pcmerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengclolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Taml.ahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 6. Peraturan Pcrnerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pcngelolaan Uang Negara/Daerah: 7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pei aturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah seebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ; 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.02/2015 tenta ng Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016: 11. Peraturan :)aerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. SAB digunakan sebagai pedoman bagi SKPD untuk menyusun biaya kegiatan dalam RKA-SKPD
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521