Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022

Penerbitan dan Penggunaan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Khusus Kejaksaan Republik Indonesia

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan Kejaksaan ini mengatur tentang Penerbitan dan Penggunaan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Khusus Kejaksaan Republik Indonesia dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Setiap Kendaraan Bermotor Kejaksaan dilengkapi dengan: a. STNKK Kejaksaan; dan b. TNKK Kejaksaan. Segala biaya yang ditimbulkan dari pelaksanaan penerbitan dan penggunaan STNKK Kejaksaan dan TNKK Kejaksaan dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kejaksaan.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penerbitan dan Penggunaan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Khusus Kejaksaan Republik Indonesia

T.E.U.

Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia

Nomor

Bentuk

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia

Bentuk Singkat

Peraturan Kejaksaan

Tahun

2022

Tempat Penetapan

Jakarta

Tanggal Penetapan

23 Agustus 2022

Tanggal Pengundangan

31 Agustus 2022

Tanggal Berlaku

31 Agustus 2022

Sumber

BN 2022 (828): 9 hlm.; peraturan.go.id

Subjek

PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH - TRANSPORTASI DARAT/LAUT/UDARA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Kejaksaan Republik Indonesia

Bidang

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Halaman ini telah diakses 334 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Peraturan Kejaksaan Nomor 6 Tahun 2022.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

Kendaraan Bermotor - Kejaksaan
2022
Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia NO. 6, BN 2022 (828): 9 hlm.; peraturan.go.id
Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia TENTANG Penerbitan dan Penggunaan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Khusus Kejaksaan Republik Indonesia
ABSTRAK:	Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang, perlu pengaturan mengenai penerbitan dan penggunaan tanda nomor kendaraan bermotor khusus di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia. Penggunaan tanda nomor kendaraan bermotor khusus Kejaksaan Republik Indonesia dimaksudkan untuk menunjukkan identitas kendaraan bermotor Kejaksaan Republik Indonesia sebagai bukti legitimasi pengoperasian, registrasi, dan identifikasi kendaraan bermotor. Dasar hukum Peraturan Kejaksaan ini adalah UU Nomor 16 Tahun 2004; UU Nomor 22 Tahun 2009; Perpres Nomor 38 Tahun 2010; Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017; dan Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2021. Peraturan Kejaksaan ini mengatur tentang Penerbitan dan Penggunaan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Khusus Kejaksaan Republik Indonesia dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Setiap Kendaraan Bermotor Kejaksaan dilengkapi dengan: a. STNKK Kejaksaan; dan b. TNKK Kejaksaan. Segala biaya yang ditimbulkan dari pelaksanaan penerbitan dan penggunaan STNKK Kejaksaan dan TNKK Kejaksaan dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kejaksaan.
CATATAN:	Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 2022. Lampiran file: 9 hlm.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521