Dalam Perda ini diatur tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Hal pokok yang diatur: 1. Pengelola Keuangan Daerah 2. APBD 3. Penyusunan Rancangan APBD 4. Penetapan APBD 5. Pelaksanaan dan Penatausahaan 6. Laporan Realisasi Semester Pertama APBD dan Perubahan APBD 7. Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah 8. Penyusunan Rancangan Pertanggungjawaban APBD 9. Kekayaan Daerah dan Utang Daerah 10. Badan Umum Layanan Daerah 11. Penyelesaian Kerugian Daerah 12. Informasi Keuangan daerah 13. Pembinaan dan Pengawasan
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat