Peraturan Menteri Keuangan Nomor 149 Tahun 2023

Dana Operasional Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan ini mengatur tentang prosentase iuran jaminan sosial ketenagakerjaan, Besaran persentase yang diambil dari dana jaminan sosial dan monitoring oleh Menteri Keuangan

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 149 Tahun 2023 tentang Dana Operasional Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

T.E.U.

Indonesia, Kementerian Keuangan

Nomor

149

Bentuk

Peraturan Menteri Keuangan

Bentuk Singkat

PMK

Tahun

2023

Tempat Penetapan

Jakarta

Tanggal Penetapan

27 Desember 2023

Tanggal Pengundangan

28 Desember 2023

Tanggal Berlaku

01 Januari 2024

Sumber

BN.2023 (1054)/4 hlm

Subjek

KETENAGAKERJAAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Kementerian Keuangan

Bidang

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Halaman ini telah diakses 390 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

2023pmkeuangan149.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

ketenagakerjaan
2023
Peraturan Menteri Keuangan NO. 149, BN.2023 (1054)/4 hlm
Peraturan Menteri Keuangan TENTANG Dana Operasional Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
ABSTRAK:	bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan serta untuk meningkatkan efisiensi clan efektivitas penggunaan dana operasional BPJS Ketenagakerjaan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Dana Operasional Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Tahun 2024; Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2013, Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.02/2016 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 Peraturan ini mengatur tentang prosentase iuran jaminan sosial ketenagakerjaan, Besaran persentase yang diambil dari dana jaminan sosial dan monitoring oleh Menteri Keuangan
CATATAN:	Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2024. 4 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521