Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jombang Nomor 66 Tahun 2023

BATAS DESA JATIWATES KECAMATAN TEMBELANG

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan ini mengatur mengenai Penetapan Batas Desa Jatiwates Kecamatan Tembelang bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas dan luas wilayah yang memenuhi aspek teknis yuridis. Batas Desa Jatiwates Kecamatan Tembelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut: a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Jatiwates Kecamatan Tembelang dan Gumulan Kecamatan Kesamben; b. sebelah timur berbatasan dengan Desa Pojokkulon Kecamatan Kesamben; c. sebelah barat berbatasan dengan Desa Pulogedang Kecamatan Tembelang; dan d. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Rejosopinggir Kecamatan Tembelang dan Desa Pulorejo Kecamatan Tembelang.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen
Peraturan Perundang-undangan
Judul
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Jombang Nomor 66 Tahun 2023 tentang BATAS DESA JATIWATES KECAMATAN TEMBELANG
T.E.U.
Indonesia, Kabupaten Jombang
Nomor
66
Bentuk
Peraturan Bupati (Perbup)
Bentuk Singkat
Perbup
Tahun
2023
Tempat Penetapan
Jombang
Tanggal Penetapan
27 Juni 2023
Tanggal Pengundangan
27 Juni 2023
Tanggal Berlaku
27 Juni 2023
Sumber
BD Kab. Jombang Tahun 2023 Nomor 66/E; https://jdih.jombangkab.go.id/
Subjek
AGRARIA, PERTANAHAN, TATA RUANG
Status
Berlaku
Bahasa
Bahasa Indonesia
Lokasi
Pemerintah Kabupaten Jombang
Bidang
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
Halaman ini telah diakses 30 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan