Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jombang Nomor 33 Tahun 2023

PEMBEBASAN SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA BUNGA DAN/ATAU DENDA PAJAK DAERAH YANG TERUTANG TAHUN 2023

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan ini mengatur mengenai Pembebasan Sanksi Administratif berupa Bunga dan/atau Denda Pajak Daerah yang Terutang Tahun 2023 dalam rangka memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran tunggakan pajak daerah tanpa dikenakan sanksi administratif yang dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. yang meliputi: a. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2; b. Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); c. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Minerba); d. Pajak Parkir; e. Pajak Restoran; f. Pajak Hotel; g. Pajak Reklame; h. Pajak Hiburan; i. Pajak Air Tanah; dan j. Pajak Penerangan Jalan.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Jombang Nomor 33 Tahun 2023 tentang PEMBEBASAN SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA BUNGA DAN/ATAU DENDA PAJAK DAERAH YANG TERUTANG TAHUN 2023

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Jombang

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2023

Tempat Penetapan

Jombang

Tanggal Penetapan

27 Juni 2023

Tanggal Pengundangan

27 Juni 2023

Tanggal Berlaku

27 Juni 2023

Sumber

BD Kab. Jombang Tahun 2023 Nomor 33/B; https://jdih.jombangkab.go.id/

Subjek

PERPAJAKAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Jombang

Bidang

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Halaman ini telah diakses 33 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

33 Perbup Jombang 33 Tahun 2023.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

pajak daerah
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 33, BD Kab. Jombang Tahun 2023 Nomor 33/B; https://jdih.jombangkab.go.id/
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG PEMBEBASAN SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA BUNGA DAN/ATAU DENDA PAJAK DAERAH YANG TERUTANG TAHUN 2023
ABSTRAK:	Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) ke-78 dan Hari Jadi Pemerintah Kabupaten Jombang ke-113, perlu diberikan pembebasan sanksi administratif pajak daerah terutang; b. bahwa dalam rangka mendorong Wajib Pajak untuk melunasi pajak terutang dan sebagai upaya meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta pengendalian inflasi daerah, maka diperlukan instrumen kebijakan di bidang Perpajakan Daerah; c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 96 ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan Retribusi; d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Pembebasan Sanksi Administratif berupa Bunga dan/atau Denda Pajak Daerah yang Terutang Tahun 2023 dalam Peraturan Bupati; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2022 Peraturan ini mengatur mengenai Pembebasan Sanksi Administratif berupa Bunga dan/atau Denda Pajak Daerah yang Terutang Tahun 2023 dalam rangka memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran tunggakan pajak daerah tanpa dikenakan sanksi administratif yang dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. yang meliputi: a. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2; b. Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); c. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Minerba); d. Pajak Parkir; e. Pajak Restoran; f. Pajak Hotel; g. Pajak Reklame; h. Pajak Hiburan; i. Pajak Air Tanah; dan j. Pajak Penerangan Jalan.
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juni 2023. jumlah 5 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jombang Nomor 33 Tahun 2023

PEMBEBASAN SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA BUNGA DAN/ATAU DENDA PAJAK DAERAH YANG TERUTANG TAHUN 2023

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT