Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jombang Nomor 29 Tahun 2023

SATU DATA INDONESIA TINGKAT KABUPATEN JOMBANG

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan ini mengatur mengenai Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Jombang untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola data yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah dan Instansi Vertikal untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan. meliputi: ketentuan umum; maksud dan tujuan; prinsip satu data indonesia; pola komunikasi satu data indonesia; pendanaan; pertisipasi pihak lain; ketentuan peralihan

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Jombang Nomor 29 Tahun 2023 tentang SATU DATA INDONESIA TINGKAT KABUPATEN JOMBANG

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Jombang

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2023

Tempat Penetapan

Jombang

Tanggal Penetapan

12 Juni 2023

Tanggal Pengundangan

12 Juni 2023

Tanggal Berlaku

12 Juni 2023

Sumber

BD Kab. Jombang Tahun 2023 Nomor 29/E; https://jdih.jombangkab.go.id/

Subjek

SATU DATA INDONESIA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Jombang

Bidang

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Halaman ini telah diakses 47 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

29 Perbup Jombang 29 Tahun 2023.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

satu data indonesia
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 29, BD Kab. Jombang Tahun 2023 Nomor 29/E; https://jdih.jombangkab.go.id/
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG SATU DATA INDONESIA TINGKAT KABUPATEN JOMBANG
ABSTRAK:	Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan evaluasi, dan pengendalian pembangunan, perlu didukung dengan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagi pakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan; b. bahwa untuk memperoleh Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan, diperlukan perbaikan tata kelola Data yang dihasilkan oleh pemerintah melalui penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Jombang; c. bahwa dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia, simpul jaringan merupakan bagian yang tidak terpisahkan, sehingga dalam pelaksanaan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Jombang diperlukan tata kelola kelembagaan dan ketentuan penyelenggaraan Jaringan Informasi Geospasial; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Jombang dalam Peraturan Bupati; Mengingat : Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014 ; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 ; Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 6 Tahun 2018; Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 2 Tahun 2019; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019; Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2019 Peraturan ini mengatur mengenai Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Jombang untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola data yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah dan Instansi Vertikal untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan. meliputi: ketentuan umum; maksud dan tujuan; prinsip satu data indonesia; pola komunikasi satu data indonesia; pendanaan; pertisipasi pihak lain; ketentuan peralihan
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juni 2023. jumlah 18 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jombang Nomor 29 Tahun 2023

SATU DATA INDONESIA TINGKAT KABUPATEN JOMBANG

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT