Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jombang Nomor 16 Tahun 2023

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

peraturan ini mengatur mengenai Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Pajak Air Tanah; meliputi: ketentuan umum; objek dan subjek pajak air tanah; dasar pengenaan pajak; masa pajak saat terutang dan tata cara penghitungan pajak; tata cara pemberlakuan NPWP; tata cara pengisian dan penyampaian surat ketetapan pajak daerah; tata cara pembayaran, tempat pembayaran, penyetoran, angsuran dan penundaan; tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak; tata cara pengurangan dan penghapusan sanksi; pemeriksaan pajak;

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Jombang Nomor 16 Tahun 2023 tentang PEDOMAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Jombang

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2023

Tempat Penetapan

Jombang

Tanggal Penetapan

17 April 2023

Tanggal Pengundangan

06 Mei 2024

Tanggal Berlaku

06 Mei 2024

Sumber

BD Kab. Jombang Tahun 2023 Nomor 16/E; https://jdih.jombangkab.go.id/

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Jombang

Bidang

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Halaman ini telah diakses 25 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

16 Perbup Jombang 16 Tahun 2023.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

pajak daerah
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, BD Kab. Jombang Tahun 2023 Nomor 16/E; https://jdih.jombangkab.go.id/
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH
ABSTRAK:	Menimbang : a. bahwa pengaturan pengelolaan air tanah dimaksudkan untuk memelihara ketersediaan air tanah sebagai sumber daya air, agar kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup tetap dapat berlangsung sesuai tuntutan pembangunan yang berkelanjutan sehingga dapat menjaga keseimbangan antara ketersediaan dengan kebutuhan air tanah; b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pajak Daerah, Kepala Daerah dapat menghitung Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah Nilai Perolehan Air Tanah yang dipungut di wilayah daerah; c. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Pajak Air Tanah dalam Peraturan Bupati; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 ; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 ; Undang-undang Nomor 17 Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 ; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.07/2018; Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 20 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2022; Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2020 peraturan ini mengatur mengenai Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Pajak Air Tanah; meliputi: ketentuan umum; objek dan subjek pajak air tanah; dasar pengenaan pajak; masa pajak saat terutang dan tata cara penghitungan pajak; tata cara pemberlakuan NPWP; tata cara pengisian dan penyampaian surat ketetapan pajak daerah; tata cara pembayaran, tempat pembayaran, penyetoran, angsuran dan penundaan; tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak; tata cara pengurangan dan penghapusan sanksi; pemeriksaan pajak;
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Mei 2024. Dengan berlakunya Peraturan ini maka, Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2012 Nomor 27/B), beserta perubahannya dinyatakan dicabut dan tidak berlaku. jumlah 27 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521