Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pinrang Nomor 10 Tahun 2023

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGUJIAN BAHAN DAN PENGLOLAAN ALAT BERAT PADA DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : PeMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN BAB III : SUSUNAN ORGANISASI BAB IV : TUGAS DAN FUNGSI SERTA RINCIAN TUGAS BAB V : TATA KERJA BAB VI : KEPEGAWAIAN DAN JABATAN BAB VII : PEMBIAYAAN BAB VIII : KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pinrang Nomor 10 Tahun 2023 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGUJIAN BAHAN DAN PENGLOLAAN ALAT BERAT PADA DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Pinrang

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2023

Tempat Penetapan

Pinrang

Tanggal Penetapan

06 Juni 2023

Tanggal Pengundangan

06 Juni 2023

Tanggal Berlaku

06 Juni 2023

Sumber

BERITA DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2023 NOMOR 10

Subjek

PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA / DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Pinrang

Bidang

HUKUM UMUM

Halaman ini telah diakses 33 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERATURAN BUPATI NOMOR 10 TAHUN 2023.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGUJIAN BAHAN DAN PENGLOLAAN ALAT BERAT PADA DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 10, BERITA DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2023 NOMOR 10
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGUJIAN BAHAN DAN PENGLOLAAN ALAT BERAT PADA DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
ABSTRAK:	a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan dalam rangka mengefektifan pelaksanaan tugas dan fungsi Pengujian Bahan dan Pengelolaan Alat Berat, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Pengujian Bahan dan Pengelolaan Alat Beral pada Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengujian Bahan dan Pengelolaan Alat Berat pada Dinas Bina Marga, CipTAa Unit Pelaksana Teknis Pengujian Bahan dan Karya dan Tata Ruang. 1. Undang·Undang Nomor 29 Tahun 1959 tcntang Pembentukan Daerah daerah Tingkat II di Sulawesi (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor J 822); 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 lenl.ang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 3. Undang·Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebegaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pcraturan Pemenntah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administra11 Pemerintahan Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambhan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administra11 Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebegeimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negata Republik Indonesia Nomor 6856); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 ten tang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diuba.h dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Peruba.han Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64 77); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebegeimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negata Republik Indonesia Nomor 6856); 5. Pera tu ran Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 ten tang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diuba.h dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Peruba.han Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64 77); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atae Peraluran Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 ten tang Perubahan atae Peraluran Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 6402); 7. Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klaarfikasi Cabrulg Dinas Unit Pelaksana Teknis Daerah (Senta Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 4511; 8. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pinrang (Lembaran Daerah Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 7. Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klaarfikasi Cabrulg Dinas Unit Pelaksana Teknis Daerah (Senta Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 4511; 8. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pinrang (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2020 Nomor 6) BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : PeMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN BAB III : SUSUNAN ORGANISASI BAB IV : TUGAS DAN FUNGSI SERTA RINCIAN TUGAS BAB V : TATA KERJA BAB VI : KEPEGAWAIAN DAN JABATAN BAB VII : PEMBIAYAAN BAB VIII : KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juni 2023. 8

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pinrang Nomor 10 Tahun 2023

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGUJIAN BAHAN DAN PENGLOLAAN ALAT BERAT PADA DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT