Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 15 Tahun 2017

Pedoman Pelaksanaan Pengungkapan Dugaan Pelanggaran Aparatur Sipil Negara Dalam Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Dalam Pergub ini diatur tentang Pedoman Pelaksanaan Pengungkapan Dugaan Pelanggaran Aparatur Sipil Negara dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi. Hal pokok yang diatur: 1. Jenis Pelanggaran 2. Hak-Hak WhistleBlower 3. Kelembagaan dan Tugas Unit Satuan Pengaduan 4. Mekanisme Pengaduan 5. Pengelolaan Pengaduan 6. Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan 7. Penghargaan

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengungkapan Dugaan Pelanggaran Aparatur Sipil Negara Dalam Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi

T.E.U.

Indonesia, Provinsi Nusa Tenggara Barat

Nomor

Bentuk

Peraturan Gubernur (Pergub)

Bentuk Singkat

Pergub

Tahun

2017

Tempat Penetapan

Mataram

Tanggal Penetapan

22 Mei 2017

Tanggal Pengundangan

22 Mei 2017

Tanggal Berlaku

22 Mei 2017

Sumber

BD 2017 (15) : 11 hlm

Subjek

KEPEGAWAIAN, APARATUR NEGARA - STANDAR / PEDOMAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat

Bidang

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Halaman ini telah diakses 54 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Pergub Nusa Tenggara Barat Nomor 15 Tahun 2017.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

PEDOMAN - PENGUNGKAPAN DUGAAN PELANGGARAN - APARATUR SIPIL NEGARA
2017
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 15, BD 2017 (15) : 11 hlm
Peraturan Gubernur (PERGUB) TENTANG Pedoman Pelaksanaan Pengungkapan Dugaan Pelanggaran Aparatur Sipil Negara Dalam Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi
ABSTRAK:	a. bahwa tindak pidana korupsi, penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran merupakan perbuatan yang merugikan keuangan negara dan menghambat jalannya pemerintahan dan pembangunan; b. bahwa pelaporan dari masyarakat dan Aparatur Sipil Negara atas terjadinya dugaan tindak pidana korupsi, penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran merupakan bentuk pengawasan untuk mendorong terwujudnya asas-asas umum pemerintahan yang baik; c. bahwa diperlukan penanganan dan tindakan yang tepat, cepat dan bertanggungjawab atas laporan masyarakat dan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam huruf b; d. bahwa berdasakan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pelaksanaan Pengungkapan Dugaan Pelanggaran Aparatur Sipil Negara dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi; UU No. 64 Tahun 1958; UU No. 28 Tahun 1999; UU 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 8 Tahun 2010; UU 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 53 Tahun 2010; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 60 Tahun 2012; Dalam Pergub ini diatur tentang Pedoman Pelaksanaan Pengungkapan Dugaan Pelanggaran Aparatur Sipil Negara dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi. Hal pokok yang diatur: 1. Jenis Pelanggaran 2. Hak-Hak WhistleBlower 3. Kelembagaan dan Tugas Unit Satuan Pengaduan 4. Mekanisme Pengaduan 5. Pengelolaan Pengaduan 6. Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan 7. Penghargaan
CATATAN:	Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Mei 2017. 11 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 15 Tahun 2017

Pedoman Pelaksanaan Pengungkapan Dugaan Pelanggaran Aparatur Sipil Negara Dalam Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT