Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pangkajene Kepulauan Nomor 37 Tahun 2023

PENYELENGGARAAN LAYANAN PENDIDIKAN MELALUI PENINGKATAN ANGKA PARTISIPASI SISWA DENGAN CARA DATANGI SISWA

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB ! : KETENTUAN UMUM BAB lI : AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN BAB lll : PAST! CERDAS BAB IV : TUGAS GURU DAN KEPALA SEKOLAH BAB V :SYARAT PESERTA DIDIK LAYANAN PENDIDIKAN PAST! CERDAS BAB VI : SISTEM PEMBELAJARAN LAYANAN PASTI CERDAS BAB VII :PERAN ORANGTUA DAN MASYARAKAT BAB VIII :TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH BAB IX : PENGAWASAN DAN PELAPORAN BAB X : PENDANMN BAB XI : KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pangkajene Kepulauan Nomor 37 Tahun 2023 tentang PENYELENGGARAAN LAYANAN PENDIDIKAN MELALUI PENINGKATAN ANGKA PARTISIPASI SISWA DENGAN CARA DATANGI SISWA

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Pangkajene Kepulauan

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2023

Tempat Penetapan

Pangkajene

Tanggal Penetapan

01 November 2023

Tanggal Pengundangan

01 November 2023

Tanggal Berlaku

01 November 2023

Sumber

BERITA DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TAHUN 2023 NOMOR 37

Subjek

PENDIDIKAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Pangkajene Kepulauan

Bidang

HUKUM UMUM

Halaman ini telah diakses 41 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Nomor 37 Thn 2023 ttg Penyelenggaraan Layanan Pendidikan PASTI CERDAS12112023.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

PENYELENGGARAAN LAYANAN PENDIDIKAN MELALUI PENINGKATAN ANGKA PARTISIPASI SISWA DENGAN CARA DATANG! S!SWA
2023
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 37, BERITA DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TAHUN 2023 NOMOR 37
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PENYELENGGARAAN LAYANAN PENDIDIKAN MELALUI PENINGKATAN ANGKA PARTISIPASI SISWA DENGAN CARA DATANGI SISWA
ABSTRAK:	a. bahwa wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh Warga Negara Indonesia atas tanggungjawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 7 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar; b. bahwa dalam rangka upaya pencegahan penanganan anak tidak sekolah perlu dibentuk penyelenggaraan layanan pendidikan Melalui Peningkatan Angka Partisipasi Dengan Cara Datangi Siswa yang bertujuan untuk memberikan pelayanan khusus kepada anak yang memiliki kesulitan dalam menempuh pendidikan karena faktor ekonomi, sosial dan geografis: c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan. 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat ll di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586); 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674); 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana teiah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana teiah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178); I 0. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 66 Tahun 2013 ten tang Standar Penilaian Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 811); 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 IA Tahun 2013 tentang Implementasi Kurikulum; 12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 129 Tahun 2014 tentang Sekolah Rumah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1660); 13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 19 Tahun 2016 tentang Program Indonesia Pintar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 840); 14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687); 15. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 5 Tahun 2015 ten tang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2015 Nomor 5); 16. Peraturan Bupati Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 36 Tahun 2019 ten tang Layanan Pendidikan Kelas Perahu (Berita Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2019 Nomor 36); BAB ! : KETENTUAN UMUM BAB lI : AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN BAB lll : PAST! CERDAS BAB IV : TUGAS GURU DAN KEPALA SEKOLAH BAB V :SYARAT PESERTA DIDIK LAYANAN PENDIDIKAN PAST! CERDAS BAB VI : SISTEM PEMBELAJARAN LAYANAN PASTI CERDAS BAB VII :PERAN ORANGTUA DAN MASYARAKAT BAB VIII :TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH BAB IX : PENGAWASAN DAN PELAPORAN BAB X : PENDANMN BAB XI : KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 November 2023. 8

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pangkajene Kepulauan Nomor 37 Tahun 2023

PENYELENGGARAAN LAYANAN PENDIDIKAN MELALUI PENINGKATAN ANGKA PARTISIPASI SISWA DENGAN CARA DATANGI SISWA

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT