Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 Tahun 2024

Tata Cara Penyelesaian Barang Kena Cukai Dan barang Lain Yang Dirampas Untuk Negara, Yang Dikuasai Negara, Dan Yang Menjadi Milik Negara

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, barang yang dirampas untuk negara, barang yang dikuasai negara, barang yang menjadi milik negara, penatausahaan barang yang dikuasai negara dan barang yang mnejadi milik negara dan ketentuan penutup

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penyelesaian Barang Kena Cukai Dan barang Lain Yang Dirampas Untuk Negara, Yang Dikuasai Negara, Dan Yang Menjadi Milik Negara

T.E.U.

Indonesia, Kementerian Keuangan

Nomor

Bentuk

Peraturan Menteri Keuangan

Bentuk Singkat

PMK

Tahun

2024

Tempat Penetapan

Jakarta

Tanggal Penetapan

25 Maret 2024

Tanggal Pengundangan

16 April 2024

Tanggal Berlaku

16 April 2024

Sumber

BN 2024 (200) : 24 hlm

Subjek

BEA CUKAI, EKSPOR-IMPOR, KEPABEANAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Kementerian Keuangan

Bidang

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Halaman ini telah diakses 5306 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

2024pmkeuangan017.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Mencabut :

PMK No. 39/PMK.04/2014 tentang Tata Cara Penyelesaian Barang Kena Cukai dan Barang-Barang Lain yang Dirampas untuk Negara atau yang Dikuasai Negara

beacukai
2024
Peraturan Menteri Keuangan NO. 17, BN 2024 (200) : 24 hlm
Peraturan Menteri Keuangan TENTANG Tata Cara Penyelesaian Barang Kena Cukai Dan barang Lain Yang Dirampas Untuk Negara, Yang Dikuasai Negara, Dan Yang Menjadi Milik Negara
ABSTRAK:	a. bahwa ketentuan mengenai tata cara penyelesaian barang kena cukai dan barang lain yang dirampas untuk negara, yang dikuasai negara dan yang menjadi milik negara telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.04/2014 tentang Tata Cara Penyelesaian Barang Kena Cukai dan Barang-Barang Lain yang Dirampas untuk Negara atau yang dikuasai negara; b. bahwa untuk lebih mengoptimalkan penerimaan negara, memberikan kepastian hukum dan menyempurnakan ketentuan dalam penatausahaan dan penyelesaian barang kena cukai dan barang lain yang dirampas untuk negara, yang dikuasai negara dan menjadi milik negara, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.04/2014 tentang Tata Cara Penyelesaian Barang Kena Cukai dan Barang-Barang Lain Yang Dirampas untuk Negara atau dikuasai Negara perlu diganti; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 62 ayat (3) dan Pasal 66 ayat (3) UU Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai serta Pasal 14 PP Nomor 54 Tahun 2023 tentang Penghentian Penyidik Tindak Pidana di Bidang Cukai untuk Peraturan Menteri Keuangan perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penyelesaian Barang Kena Cukai dan Barang Lain yang dirampas untuk Negara yang dikuasai negara dan menjadi barang milik negara; Pasal 17 ayat (3) UUD 1945, UU Nomor 10 Tahun 1995, UU Nomor 11 Tahun 1995, UU Nomor 39 Tahun 2008, PP Nomor 54 Tahun 2023, Perpres Nomor 57 Tahun 2020 dan PMK Nomor 118/PMK.01/2021 Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, barang yang dirampas untuk negara, barang yang dikuasai negara, barang yang menjadi milik negara, penatausahaan barang yang dikuasai negara dan barang yang mnejadi milik negara dan ketentuan penutup
CATATAN:	Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 16 April 2024. PMK Nomor 39/PMK.04/2014 tentang Tata Cara Penyelesaian Barang Kena Cukai dan Barang-Barang Lain Yang Dirampas Untuk Negara atau yang Dikuasai Negara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku 24 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521