Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pangkajene Kepulauan Nomor 30 Tahun 2023

PENGGUNAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK PEMERINTAH DAERAH

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP BAB III : SERTIFIKAT ELEKTRONIK BAB IV : PENGGUNAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK BAB V : PENYELENGGARA SERTIFIKAT ELEKTRONIK BAB VI : TATA KELOLA PENGGUNAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK BAB VII : PENGAWASAN DAN EVALUASI BAB VIII : SISTEM INFORMASI BAB IX : PENDANAAN BAB X : SANKSI ADMINISTRATIF BAB XI : KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pangkajene Kepulauan Nomor 30 Tahun 2023 tentang PENGGUNAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK PEMERINTAH DAERAH

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Pangkajene Kepulauan

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2023

Tempat Penetapan

Pangkajene

Tanggal Penetapan

10 Agustus 2023

Tanggal Pengundangan

10 Agustus 2023

Tanggal Berlaku

10 Agustus 2023

Sumber

BERITA DAERAH KABUPATEN PANGKAJENJ:i.: DAN KEPULAUAN TAHUN 2023 NOMOR 30

Subjek

SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE)

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Pangkajene Kepulauan

Bidang

HUKUM UMUM

Halaman ini telah diakses 12 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Nomor 30 Tahun 2023 tentang Penggunaan Sertifikat Elektronik Pemda09042023.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

PENGGUNAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK PEMERINTAH DAERAH
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 30, BERITA DAERAH KABUPATEN PANGKAJENJ:i.: DAN KEPULAUAN TAHUN 2023 NOMOR 30
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG PENGGUNAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK PEMERINTAH DAERAH
ABSTRAK:	a. bahwa jarninan kearnanan, kerahasiaan data, dan inforrnasi dalarn sistern elektronik Pernerintah Daerah (e-Govemment) rnerupakan bagian dari bidang persandian dan urusan yang harus dilaksanakan oleh Pernerintah Daerah dan rnenjadi salah satu upaya dalarn menyelenggarakan pernerintahan yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel sejalan dengan pelaksanaan program reforrnasi birokrasi dalarn rangka rneningkatkan kualitas penyelenggaraan pernerintahan; b. bahwa penggunaan Sertifikat Elektronik pada Sistern Pernerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Pernerintah Daerah rnemerlukan kepastian hukum; c. bahwa dalam rangka mewujudkan e-govemment sebagaimana dirnaksud dalarn huruf a sesuai Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistern Pemerintahan Berbasis Elektronik, rnaka perlu dilakukan penyusunan Peraturan Bupati tentang Penggunaan Sertifikat Elektronik; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagairnana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggunaan Sertifikat Elektronik Pemerintah Daerah; 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nornor 4 7, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisrne (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagairnana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nornor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nornor 30 Tahun 2002 ten tang Kornisi Pern be ran tasan Tindak Pidana Koru psi (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nornor 197, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 6409); 3. Undang-Undang Nornor 36 Tahun 1999 tentang Telekornunikasi (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nornor 154, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 3881) sebagairnana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nornor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pernerintah Pengganti Undang-Undang Nornor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja rnenjadi Undang-Undang (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 6856); 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor J 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952); 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nornor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pen eta pan Peraturan Pern erintah Pengganti U ndang-U ndang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400); 11. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elextronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nornor 182); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Pro uk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 3. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pe:nyelenggaraan Sertifikat Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1238); 14. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 907); 15. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 ten tang Pelaksanaan Persandian Untuk Pengamanan Informasi di Pemerin tah Daer ah (Beri ta Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1054); 16. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 8 Tahun 2020 tentang Sistem Pengamanan Dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1375); BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP BAB III : SERTIFIKAT ELEKTRONIK BAB IV : PENGGUNAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK BAB V : PENYELENGGARA SERTIFIKAT ELEKTRONIK BAB VI : TATA KELOLA PENGGUNAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK BAB VII : PENGAWASAN DAN EVALUASI BAB VIII : SISTEM INFORMASI BAB IX : PENDANAAN BAB X : SANKSI ADMINISTRATIF BAB XI : KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Agustus 2023. 11

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pangkajene Kepulauan Nomor 30 Tahun 2023

PENGGUNAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK PEMERINTAH DAERAH

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT