Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lebong Nomor 2 Tahun 2023

PENGELOLAAN PASAR

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

PENGELOLAAN PASAR

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lebong Nomor 2 Tahun 2023 tentang PENGELOLAAN PASAR

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Lebong

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2023

Tempat Penetapan

Tubei

Tanggal Penetapan

27 Desember 2023

Tanggal Pengundangan

27 Desember 2023

Tanggal Berlaku

27 Desember 2023

Sumber

27/12/2023

Subjek

PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA / DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Lebong

Bidang

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Halaman ini telah diakses 74 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERDA NOMOR 2 THN 2023 PENGELOLAAN PASAR.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

PENGELOLAAN PASAR
2023
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, 27/12/2023
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PENGELOLAAN PASAR
ABSTRAK:	a. bahwa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum dan demokrasi ekonomi yang berkerakyatan berlandaskan asas keadilan, perlu menjamin kebutuhan masyarakat Kabupaten Lebong guna meningkatkan perekonomian melalui pengelolaan Pasar; b. bahwa pengelolaan Pasar di Kabupaten Lebong saat ini masih memerlukan peningkatan guna terpenuhinya Standar Nasional Indonesia Pengelolaan Pasar; c. bahwa keberadaan Pasar di Kabupaten Lebong belum didukung dengan peraturan yang dapat menjamin terselenggaranya pengelolaan pasar yang baik yang dapat memberikan kenyamanan dan kesejahteraan masyarakat; d. bahwa pasar mempunyai fungsi strategis sebagai pusat interaksi ekonomi dan sosial antara konsumen, produsen; e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c dan huruf d di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pasar; 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828); 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Lebong di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349); 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Huku.m Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); 8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 277); 9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, Dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 279) sebagaimana telah diubah, dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pu.sat Perbelanjaan dan Toko Swalayan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 435); PENGELOLAAN PASAR
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2023. 31 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lebong Nomor 2 Tahun 2023

PENGELOLAAN PASAR

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT