Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 48 Tahun 2017

Penanganan Organisasi Kemasyarakatan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Dalam Pergub ini diatur tentang Penanganan Organisasi Kemasyarakatan. Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai acuan pelaporan keberadaan Ormas yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum. Hal pokok yang diatur: 1. Kewajiban dan Larangan 2. Tata Cara Pendaftaran 3. Kewajiban Melapor 4. Tata Cara Perpanjangan dan Perubahan SKT 5. Pelaporan kegiatan Ormas 6. Pembinaan dan Pengawasan 7. Sanksi

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 48 Tahun 2017 tentang Penanganan Organisasi Kemasyarakatan

T.E.U.

Indonesia, Provinsi Nusa Tenggara Barat

Nomor

Bentuk

Peraturan Gubernur (PERGUB)

Bentuk Singkat

PERGUB

Tahun

2017

Tempat Penetapan

Mataram

Tanggal Penetapan

06 Desember 2017

Tanggal Pengundangan

06 Desember 2017

Tanggal Berlaku

06 Desember 2017

Sumber

BD 2017 (48) : 17 hlm

Subjek

DASAR PEMBENTUKAN KEMENTERIAN/LEMBAGA/BADAN/ORGANISASI

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat

Bidang

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Halaman ini telah diakses 24 kali

FILE-FILE PERATURAN

Pergub Nusa Tenggara Barat Nomor 48 Tahun 2017.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

ORGANISASI KEMASYARAKATAN - PENANGANAN

2017

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 48, BD 2017 (48) : 17 hlm

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Penanganan Organisasi Kemasyarakatan

ABSTRAK:

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 dan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, perlu mengatur penanganan organisasi kemasyarakatan di Daerah; b. bahwa dalam rangka terciptanya ketertiban dan ketenteraman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara perlu dilakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian, serta monitoring dan evaluasi keberadaan Ormas melalui pelaporan dan pendaftaran keberadaan Ormas di Daerah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penanganan Organisasi Kemasyarakatan;
UU No. 64 Tahun 1958; UU No. 17 Tahun 2013 sebagaimana telah dibah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2017; UU 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 58 Tahun 2006; PP No. 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 57 Tahun 2017;
Dalam Pergub ini diatur tentang Penanganan Organisasi Kemasyarakatan. Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai acuan pelaporan keberadaan Ormas yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum. Hal pokok yang diatur: 1. Kewajiban dan Larangan 2. Tata Cara Pendaftaran 3. Kewajiban Melapor 4. Tata Cara Perpanjangan dan Perubahan SKT 5. Pelaporan kegiatan Ormas 6. Pembinaan dan Pengawasan 7. Sanksi

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Desember 2017.
17 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 48 Tahun 2017

Penanganan Organisasi Kemasyarakatan

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT