Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Palopo Nomor 4 Tahun 2023

MEKANISME PEMBENTUKAN DAN PEMILIHAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : MAKSUD DAN TUJUAN BAB III : KEPENGURUSAN BAB IV : PEMBENTUKAN BAB V : BAB VI : MUSYAWARAH PEMILIHAN PENGURUS ORT, PENGURUS ORW DAN PENGURUS LPMK BAB VII : MEKANISME DAN TAHAPAN PEMILIHAN PENGURUS ORT, PENGURUS ORW DAN PENGURUS LPMK BAB VIII : MASA BAKTI PENGURUS ORT, PENGURUS ORW DAN PENGURUS LPMK BAB IX : PERGANTIAN ANTAR WAKTU BAB X : KEWAJIBAN DAN HAK WARGA BAB XI : FORUM MUSYAWARAH RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA BAB XII : HUBUNGAN KERJA BAB XIII : SUMBER DANA DAN ANGGARAN BAB XIV : PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN ORT, ORW DAN LPMK BAB XV : PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGHARGAAN BAB XVI : KELENGKAPAN LEMBAGA BAB XVII : SANKSI ADMINISTRATIF BAB XVIII : KETENTUAN PERALIHAN BAB XIX : KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Walikota (Perwali) Kota Palopo Nomor 4 Tahun 2023 tentang MEKANISME PEMBENTUKAN DAN PEMILIHAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN

T.E.U.

Indonesia, Kota Palopo

Nomor

Bentuk

Peraturan Walikota (Perwali)

Bentuk Singkat

Perwali

Tahun

2023

Tempat Penetapan

Palopo

Tanggal Penetapan

11 Januari 2023

Tanggal Pengundangan

11 Januari 2023

Tanggal Berlaku

11 Januari 2023

Sumber

BERITA DAERAH KOTA PALOPO TAHUN 2023 NOMOR 4

Subjek

DASAR PEMBENTUKAN KEMENTERIAN / LEMBAGA / BADAN / ORGANISASI

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kota Palopo

Bidang

HUKUM UMUM

Halaman ini telah diakses 30 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERWAL NO. 4 TAHUN 2023.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

MEKANISME PEMBENTUKAN DAN PEMILIHAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN
2023
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 4, BERITA DAERAH KOTA PALOPO TAHUN 2023 NOMOR 4
Peraturan Walikota (PERWALI) TENTANG MEKANISME PEMBENTUKAN DAN PEMILIHAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN
ABSTRAK:	a. bahwa Rukun Tetangga dan Rukun Warga meru pakan lembaga kemasyarakatan dan mitra Pemerintah Kelurahan yang memiliki peranan dalam memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan kemasyarakatan yang berdasarkan swadaya, kegotongroyongan dan kekeluargaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan,ketentraman dan ketertiban dalam kehidupanbermasyarakat; b. bahwa Peraturan Wali Kota Palopo Nomor 46 Tahun 2017 tentang Mekanisme Pembentukan dan Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga sudah tidak sesuai dengan perkembangan sehingga perlu diganti; c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan dan penetapan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa di kelurahan diatur dengan Peraturan Bupati/ Peraturan Wali Kota; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Mekanisme Pembentukan dan Pemilihan Kemasyarakatan Kelurahan; 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran. Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770); 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569); 6. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), Rukun Tetangga (RT), dan Rukun Warga (RW) dalam Daerah Kota Palopo (Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2006 Nomor 4). BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : MAKSUD DAN TUJUAN BAB III : KEPENGURUSAN BAB IV : PEMBENTUKAN BAB V : BAB VI : MUSYAWARAH PEMILIHAN PENGURUS ORT, PENGURUS ORW DAN PENGURUS LPMK BAB VII : MEKANISME DAN TAHAPAN PEMILIHAN PENGURUS ORT, PENGURUS ORW DAN PENGURUS LPMK BAB VIII : MASA BAKTI PENGURUS ORT, PENGURUS ORW DAN PENGURUS LPMK BAB IX : PERGANTIAN ANTAR WAKTU BAB X : KEWAJIBAN DAN HAK WARGA BAB XI : FORUM MUSYAWARAH RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA BAB XII : HUBUNGAN KERJA BAB XIII : SUMBER DANA DAN ANGGARAN BAB XIV : PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN ORT, ORW DAN LPMK BAB XV : PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGHARGAAN BAB XVI : KELENGKAPAN LEMBAGA BAB XVII : SANKSI ADMINISTRATIF BAB XVIII : KETENTUAN PERALIHAN BAB XIX : KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Januari 2023. Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Palopo Nomor 46 Tahun 2017 tentang Mekanisme Pembentukan dan Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga (Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2017 Nomor 46) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 20

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Palopo Nomor 4 Tahun 2023

MEKANISME PEMBENTUKAN DAN PEMILIHAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT