Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 27 Tahun 2018

Tata Cara Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Dalam Pergub ini diatur tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu. Jenis Retribusi Perizinan Tertentu terdiri dari : a. Retribusi Izin Trayek; b. Retribusi Izin Usaha Perikanan; dan c. Retribusi Perpanjangan IMTA (Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing)

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen
Peraturan Perundang-undangan
Judul
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 27 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu
T.E.U.
Indonesia, Provinsi Nusa Tenggara Barat
Nomor
27
Bentuk
Peraturan Gubernur (PERGUB)
Bentuk Singkat
PERGUB
Tahun
2018
Tempat Penetapan
Mataram
Tanggal Penetapan
20 Agustus 2018
Tanggal Pengundangan
20 Agustus 2018
Tanggal Berlaku
20 Agustus 2018
Sumber
BD 2018 (27) : 18 hlm
Subjek
PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
Status
Berlaku
Bahasa
Bahasa Indonesia
Lokasi
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat
Bidang
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
Halaman ini telah diakses 38 kali

STATUS PERATURAN

Mencabut :

  1. a. Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Trayek (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2011 Nomor 20); b. Peraturan Gubernur Nomor 62 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Perpanjangan Ijin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2017 Nomor 62)

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan