Peraturan Daerah (PERDA) Kota Palopo Nomor 6 Tahun 2023

KEPEMUDAAN

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : AZAS, TUJUAN DAN FUNGSI BAB III : TUGAS, WEWENANG, DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH BAB IV : PERAN, TANGGUNG JAWAB, DAN HAK PEMUDA BAB V : PEMBANGUNAN KEPEMUDAAN BAB VI : PRASARANA DAN SARANA KEPEMUDAAN BAB VII : ORGANISASI KEPEMUDAAN BAB VIII : PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB IX : PENDANAAN BAB X : SANKSI ADMINISTRATIF BAB XI : PENGHARGAAN BAB XII : KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kota Palopo Nomor 6 Tahun 2023 tentang KEPEMUDAAN

T.E.U.

Indonesia, Kota Palopo

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2023

Tempat Penetapan

Palopo

Tanggal Penetapan

18 Desember 2023

Tanggal Pengundangan

18 Desember 2023

Tanggal Berlaku

18 Desember 2023

Sumber

LEMBARAN DAERAH KOTA PALOPO TAHUN 2023 NOMOR 6 NO.REG PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO PROVINS! SULAWESI SELATAN B. HK. 06.121.23

Subjek

PEMUDA DAN OLAH RAGA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kota Palopo

Bidang

HUKUM UMUM

Halaman ini telah diakses 47 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perda No. 6 Tahun 2023 tentang Kepemudaan.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

KEPEMUDAAN
2023
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LEMBARAN DAERAH KOTA PALOPO TAHUN 2023 NOMOR 6 NO.REG PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO PROVINS! SULAWESI SELATAN B. HK. 06.121.23
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG KEPEMUDAAN
ABSTRAK:	a. bahwa dalam rangka pembangunan daerah di Kota Palopo, pemuda mempunyai potensi dan peran strategis sehingga perlu dikembangkan potensi dan perannya melalui pemberdayaan, dan pengembangan kepemudaan secara terencana, terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang bertujuan untuk membentuk pemuda yang berahlak mulia, sehat, tangguh, cerdas, mandiri, bertanggung jawab, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan dan kepeloporan; b. bahwa untuk mewujudkan tujuan pembangunan daerah dan pembangunan nasional, maka diperlukan pembangunan kepemudaan sehingga pemuda mampu berpartisipasi aktif dalam pembangunan Kota Palopo dan nasional serta miliki daya saing baik tingkat daerah, nasional maupun internasional; c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat ( 1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, Pemerintah Daerah mempunyai tugas melaksanakan kebijakan nasional dan menetapkan kebijakan sesuai kewenangannya serta mengkoordinasikan pelayanan kepemudaan, maka sebagai implementasi pelaksanaannya diperlukan Peraturan daerah untuk memberikan kepastian hukum dalam pembangunan kepemudaan; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kepemudaan; 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186); 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067); 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukumn Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomo 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah tentang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157). BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : AZAS, TUJUAN DAN FUNGSI BAB III : TUGAS, WEWENANG, DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH BAB IV : PERAN, TANGGUNG JAWAB, DAN HAK PEMUDA BAB V : PEMBANGUNAN KEPEMUDAAN BAB VI : PRASARANA DAN SARANA KEPEMUDAAN BAB VII : ORGANISASI KEPEMUDAAN BAB VIII : PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB IX : PENDANAAN BAB X : SANKSI ADMINISTRATIF BAB XI : PENGHARGAAN BAB XII : KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Desember 2023. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua ketentuan yang berkaitan dengan kepemudaan yang telah ditetapkan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini 24

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Palopo Nomor 6 Tahun 2023

KEPEMUDAAN

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT