Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Morowali Utara No. 6 Tahun 2017

Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Morowali Utara Tahun 2017-2025

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Pariwisata sebagai sektor yang dipercaya mampu menggerakan pertumbuhan beragam sektor diharapkan dapat berkontribusi terhadap peningkatan kualitas kesejahteraan suatu daerah. Sementara itu perkembangan pariwisata global dewasa ini mengarah pada pengembangan daya tarik wisata alam yang tidak hanya menjual keindahan dan keunikan daya tarik, akan tetapi juga mengedepankan nilai-nilai konservasi lingkungan. Oleh karena itu, pengembangan pariwisata yang dilakukan termasuk di dalamnya pariwisata yang dikembangkan di berbagai daerah diharapkan dapat merespon kecenderungan pariwisata global dengan beragam program pembangunan pariwisata yang berkelanjutan dan bertanggung jawab.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen
Peraturan Perundang-undangan
Judul
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Morowali Utara Nomor 6 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Morowali Utara Tahun 2017-2025
T.E.U.
Indonesia, Kabupaten Morowali Utara
Nomor
6
Bentuk
Peraturan Daerah (Perda)
Bentuk Singkat
Perda
Tahun
2017
Tempat Penetapan
Kolonadale
Tanggal Penetapan
02 Juni 2017
Tanggal Pengundangan
02 Juni 2017
Tanggal Berlaku
Sumber
LD.2017/NO.6, TLD NO.31
Subjek
PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
Status
Berlaku
Bahasa
Bahasa Indonesia
Lokasi
Pemerintah Kabupaten Morowali Utara
Bidang
Halaman ini telah diakses 1456 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan