Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Laut Nomor 116 Tahun 2023

Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pemerintahan Desa, Rukun Tetangga (RT)/ Rukun Warga (RW), Tenaga Kerja Bukan Penerima Upah Kategori Rentan Dan Masyarakat Miskin Ekstrem.

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI PEMERINTAHAN DESA, RUKUN TETANGGA (RT)/ RUKUN WARGA (RW), TENAGA KERJA BUKAN PENERIMA UPAH KATEGORI RENTAN DAN MASYARAKAT MISKIN EKSTREM dengan sistematika: KETENTUAN UMUM, MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP, PENYELENGGARAAN, SASARAN PENERIMA PROGRAM DAN PEMBEBANAN PEMBIAYAAN, TATA CARA PELAKSANAAN, BESARAN IURAN, PENGANGGARAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN, TIM PERCEPATAN KEPESERTAAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA DAN KEPESERTAAN MANDIRI, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN, KETENTUAN PERALIHAN, KETENTUAN PENUTUP.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Laut Nomor 116 Tahun 2023 tentang Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pemerintahan Desa, Rukun Tetangga (RT)/ Rukun Warga (RW), Tenaga Kerja Bukan Penerima Upah Kategori Rentan Dan Masyarakat Miskin Ekstrem.

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Tanah Laut

Nomor

116

Bentuk

Peraturan Bupati (PERBUP)

Bentuk Singkat

PERBUP

Tahun

2023

Tempat Penetapan

Pelaihari

Tanggal Penetapan

12 September 2023

Tanggal Pengundangan

12 September 2023

Tanggal Berlaku

12 September 2023

Sumber

BD/2023/NO.116

Subjek

BADAN LAYANAN UMUM

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Tanah Laut

Bidang

HUKUM UMUM

Halaman ini telah diakses 54 kali

FILE-FILE PERATURAN

peraturan-bupati-tanah-laut-nomor-116-tahun-2023.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

Badan Layanan Umum

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 116, BD/2023/NO.116

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pemerintahan Desa, Rukun Tetangga (RT)/ Rukun Warga (RW), Tenaga Kerja Bukan Penerima Upah Kategori Rentan Dan Masyarakat Miskin Ekstrem.

ABSTRAK:

a. bahwa perlindungan sosial dengan jaminan sosial sebagai instrumennya adalah skema asuransi yang dilakukan pemerintah untuk mewujudkan perlindungan kepada penduduk miskin,melindungi kelompok rentan terhadap risiko penghidupan dan melaksanakan amanah Undang Undang Dasar 1945 Pasal28H dimana setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat; b. bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial adalah tugas wajib yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah; C. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, Pemerintah Daerah melakukan jaminan sosial di daerah maka perlu memberikan kepastian perlindungan kesejahteraan sosial tenaga kerja melalui kepesertaan Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pemerintahan Desa, Rukun Tetangga (RT)/ Rukun Warga (RW), Tenaga Kerja Bukan Penerima Upah Kategori Rentan Dan Masyarakat Miskin Ekstrem;
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993; Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12.
PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI PEMERINTAHAN DESA, RUKUN TETANGGA (RT)/ RUKUN WARGA (RW), TENAGA KERJA BUKAN PENERIMA UPAH KATEGORI RENTAN DAN MASYARAKAT MISKIN EKSTREM dengan sistematika: KETENTUAN UMUM, MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP, PENYELENGGARAAN, SASARAN PENERIMA PROGRAM DAN PEMBEBANAN PEMBIAYAAN, TATA CARA PELAKSANAAN, BESARAN IURAN, PENGANGGARAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN, TIM PERCEPATAN KEPESERTAAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA DAN KEPESERTAAN MANDIRI, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN, KETENTUAN PERALIHAN, KETENTUAN PENUTUP.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 September 2023.
14 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Laut Nomor 116 Tahun 2023

Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pemerintahan Desa, Rukun Tetangga (RT)/ Rukun Warga (RW), Tenaga Kerja Bukan Penerima Upah Kategori Rentan Dan Masyarakat Miskin Ekstrem.

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT