Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pinrang Nomor 9 Tahun 2023

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I ; KETENTUAN UMUM BAB II : PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN BAB III : SUSUNAN ORGANISASI BAB IV : TUGAS DAN FUNGSI SERTA RINCIAN TUGAS BAB V : TATA KERJA BAB VI : KEPEGAWAIAN DAN JABATAN BAB VII : PEMBIAYAAN BAB VIII : KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pinrang Nomor 9 Tahun 2023 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Pinrang

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2023

Tempat Penetapan

Pinrang

Tanggal Penetapan

06 Juni 2023

Tanggal Pengundangan

14 April 2023

Tanggal Berlaku

14 April 2023

Sumber

BERITA DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2023 NOMOR 9

Subjek

PERUMAHAN, PERMUKIMAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Pinrang

Bidang

HUKUM LINGKUNGAN

Halaman ini telah diakses 87 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERATURAN BUPATI NOMOR 9 TAHUN 2023.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH ABSTRAK
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 9, BERITA DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2023 NOMOR 9
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH
ABSTRAK:	a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan dalam rangka mengefektifko.n pelaksanaan tugas dan fungsi pelatihan pengembangan kompetensi kerja maka perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Unit Pe\aksana Teknis Rumah Potong Hewan pada Dinaa Petemakan dan Perkebunan; b bahwa berdasarkan pcrtimbangan sebagaimana drmakaud huruf a, perlu membentuk Peraturan Mengingal Bupati tentang Pembentukan Umt Pelaksana Teknis Rumah Potong Hewan pada Dinas Pcternakan dan Pcrkebunan. I. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tmgkat U di Sulawesi (L.cmbaran Negara Republik Indonesia Tahun I 959 Nomor 74, Tambahan L.cmbaran Negara Republlk Indonesia Nomor 1822); 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Apamtur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indcneeia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemcrintahan Daerah {l.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) scbagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pcraturan Pcmerintah Pcngganti Undang·Undang Nomor 2 Tahun 2022 Crpte Kerja menjadi Undang-Undang (l.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Admini11trasi Pemerintahan (lembaran Negara REPUBLIKTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagrumana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraluran Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Kabupat.en Pinrang Tahun 2020 Nomor 6). Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, (Lembarnn Negata Republik Indonesia Nomor 6856); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambe.ban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 60371 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 t.entang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana t.elah dtubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkal Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Republik Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 6402); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasif1kui Cabang Dinas Unit Pelaksana Teknia Daerah (Berita Negara Republik Indoneela Tahun 2017 Nomor 451); 8. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Su11unan Perangkat Daerah Kabupaten Pinrang (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2020 Nomor 6). BAB I ; KETENTUAN UMUM BAB II : PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN BAB III : SUSUNAN ORGANISASI BAB IV : TUGAS DAN FUNGSI SERTA RINCIAN TUGAS BAB V : TATA KERJA BAB VI : KEPEGAWAIAN DAN JABATAN BAB VII : PEMBIAYAAN BAB VIII : KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 April 2023. 8

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521