Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pulau Morotai Nomor 2 Tahun 2023

PELAKSANAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

(1) Tunjangan Reses diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap melakukan reses dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. (2) Tunjangan Reses berdasarkan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) diberikan 3 (tiga) kali dari uang representasi Ketua DPRD. (3) Besaran Tunjangan Reses Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pulau Morotai Nomor 2 Tahun 2023 tentang PELAKSANAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Pulau Morotai

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (PERBUP)

Bentuk Singkat

PERBUP

Tahun

2023

Tempat Penetapan

Daruba

Tanggal Penetapan

05 Januari 2023

Tanggal Pengundangan

06 Januari 2023

Tanggal Berlaku

06 Januari 2023

Sumber

BERITA DAERAH KAUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2023 NOMOR 02

Subjek

ADMINISTRASI DAN TATA USAHA NEGARA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai

Bidang

Halaman ini telah diakses 27 kali

FILE-FILE PERATURAN

PERBUP NO 2 TTG HAK KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

HAK KEUANGAN-ADMINISTRATIF PIMPINAN-ANGGOTA DPRD

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 2, BERITA DAERAH KAUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2023 NOMOR 02

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PELAKSANAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pulau Morotai;
Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 3 Tahun 2017
(1) Tunjangan Reses diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap melakukan reses dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. (2) Tunjangan Reses berdasarkan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) diberikan 3 (tiga) kali dari uang representasi Ketua DPRD. (3) Besaran Tunjangan Reses Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Januari 2023.
10 HLM

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521